
Tiga lembaga think-tank Indonesia, yaitu Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Institute for Development of Economics & Finance (Indef), dan The Prakarsa menegaskan pentingnya akuntabilitas dan transparansi kebijakan pemerintah untuk membangun kembali kepercayaan publik dan pasar.
“Membangun kepercayaan publik (dapat dilakukan) melalui transparansi kebijakan fiskal dan akuntabilitas penggunaan anggaran,” kata Direktur Eksekutif CORE Indonesia Mohammad Faisal berbicara mewakili ketiga lembaga tersebut saat dikonfirmasi ANTARA di Jakarta, Selasa.
Lebih lanjut, Faisal mengatakan ketiga lembaga juga mendorong pemerintah bersama dengan DPR RI untuk mengevaluasi menyeluruh Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 dengan melibatkan partisipasi publik.
Hal ini, menurut dia, penting untuk memastikan alokasi anggaran mendatang berpihak kepada kesejahteraan rakyat.
Rebalancing prioritas belanja negara, lanjut Faisal, dapat dilakukan pemerintah melalui beberapa cara seperti realokasi anggaran belanja tidak produktif (termasuk penambahan insentif bagi pejabat pemerintah, anggota DPR dan belanja militer) menuju penguatan sektor riil dan penciptaan lapangan kerja.
Lebih lanjut, CORE Indonesia, Indef, dan The Prakarsa juga meminta pemerintah untuk evaluasi kenaikan anggaran pertahanan 35 persen (Rp335,2 triliun) agar diprioritaskan pada pendidikan, kesehatan, dan riset.
“Adapun pemenuhan amanat konstitusi 20 persen anggaran pendidikan perlu disertai prioritas pada peningkatan kualitas pendidikan dan perbaikan kesejahteraan guru,” kata dia.
Efisiensi anggaran, kata Faisal, diarahkan untuk stimulasi konsumsi dalam negeri dan penciptaan lapangan kerja berkualitas, bukan sekadar penghematan.
“Kami menekankan bahwa stabilitas sosial-ekonomi hanya dapat tercapai melalui kebijakan fiskal yang responsif dan berkeadilan. Pemerintah harus memahami bahwa investasi pada kesejahteraan rakyat, bukan pada aparatur koersif, adalah kunci pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” ujar Faisal.
“Republik ini membutuhkan kepemimpinan yang berani mentransformasi prioritas anggaran, dari logika koersif menuju investasi produktif berkelanjutan, karena hanya dengan fondasi ekonomi yang berkeadilan, Indonesia dapat mewujudkan cita-cita kemakmuran bersama yang merupakan hakikat sejati sebuah republik,” imbuhnya.