ASIABLOG

_{Jalan Nasional Banda Aceh-Medan Kembali Tersambung Usai Terputus Imbas Banjir Bandang (Foto: Dokumentasi ADHI)}

Sebulan setelah banjir bandang melumpuhkan sejumlah jalur utama di Aceh, aktivitas ekonomi masyarakat mulai bangkit. PT Adhi Karya (Persero) Tbk (ADHI) menjalankan penugasan negara di bawah koordinasi Kementerian Pekerjaan Umum, turut mendukung pelaksanaan pemulihan infrastruktur dengan dukungan TNI AD dan mitra konstruksi lokal untuk memulihkan infrastruktur vital yang menjadi urat nadi pergerakan masyarakat dan distribusi logistik.

Salah satu fokus utama pemulihan adalah jalur nasional Banda Aceh-Medan yang terputus akibat banjir bandang pada 27 November 2025. Jalur tersebut kini kembali tersambung melalui Jembatan Bailey Krueng Tingkeum di Kabupaten Bireuen. 

Direktur Utama ADHI Moeharmein Zein Chaniago menyampaikan bahwa percepatan pemulihan dilakukan sebagai bagian dari tanggung jawab perseroan dalam menjalankan penugasan negara.

“Akses infrastruktur adalah fondasi pemulihan, karena ketika jalan dan jembatan kembali berfungsi, distribusi bantuan, aktivitas ekonomi, dan layanan publik dapat bergerak bersamaan,” katanya di Jakarta, Rabu (21/1/2026).

ADHI bersama kontraktor lokal PT Krueng Meuh menyelesaikan pembangunan jembatan darurat sepanjang lebih dari 60 meter dalam waktu 18 hari, didukung 33 personel Zeni Kodam Iskandar Muda yang bekerja intensif. Jembatan dengan kapasitas 30 ton ini telah melayani kendaraan roda dua hingga truk logistik.

Bagi masyarakat Bireuen dan kabupaten sekitarnya, berfungsinya kembali jembatan tersebut bukan sekadar penyelesaian konstruksi, melainkan penanda kembalinya produktivitas. Akses pasar lintas wilayah kembali terbuka, distribusi kebutuhan pokok yang sempat melambat berangsur normal, dan layanan publik dapat menjangkau masyarakat secara lebih merata.

Pemulihan juga berlangsung di Pidie Jaya. Jembatan Krueng Meureudu yang menghubungkan lintas timur Aceh telah kembali fungsional setelah penanganan darurat selesai pada 12 Desember 2025. 

https://outsidecontrol.com

_{Ini Jadwal, Syarat dan Cara Pendaftaran Seleksi PPPK 2026 (Foto: PANRB)}

 Ini jadwal, syarat dan cara pendaftaran seleksi PPPK 2026. Kementerian HAM atau KemenHAM membuka seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 2026 dengan total alokasi sebanyak 500 orang.

Pendaftaran dilakukan secara daring melalui laman resmi SSCASN BKN di https://sscasn.bkn.id. Sementara link mengenai informasi lengkap PPPK Kemenhan bisa diakses melalui https://s.kemenham.go.id/hub/pppk-kemenham-2025

Pembukaan seleksi PPPK KemenHAM untuk tahun anggaran 2025, namun seluruh rangkaian seleksi PPPK KemenHAM telah digelar pada awal 2026. 

Seleksi PPPK KemenHAM akan dibuka untuk 5 posisi jabatan dengan total alokasi sebanyak 500 orang, yakni Analisis SDM Ahli Pertama untuk 242 orang, Perencana Ahli Pertama untuk 82 orang, Apoteker Ahli Pertama 2 orang, Penata Layanan Operasional 108 orang, serta Pengelola Layanan Operasional untuk 66 orang.

Jadwal Seleksi PPPK KemenHAM:

– Pengumuman Seleksi: 31 Desember 2025 – 14 Januari 2026
– Pendaftaran Seleksi: 7 – 23 Januari 2026
– Seleksi Administrasi: 8 – 29 Januari 2026
– Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi: 30 Januari 2026
– Masa Sanggah Seleksi Administrasi: 31 Januari – 2 Februari 2026
– Jawab Sanggah Seleksi Administrasi: 1 – 3 Februari 2026
– Pengumuman Pasca Masa Sanggah: 4 Februari 2026
– Pengumuman Jadwal Pelaksanaan Seleksi Kompetensi (CAT): 8 – 10 Februari 2026
– Pelaksanaan Seleksi Kompetensi (CAT): 11 – 17 Februari 2026
– Pengumuman Hasil Seleksi Kompetensi (CAT): 24 – 26 Februari 2026
– Pengumuman Jadwal Seleksi Kompetensi Tambahan (Tes Tertulis): 7 – 16 Maret 2026
– Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Tambahan (Tes Tertulis): 27 – 31 Maret 2026
– Pengumuman Hasil Akhir (Kelulusan): 11 April 2026
– Masa Sanggah Hasil Kelulusan: 12 – 14 April 2026
– Jawab Sanggah Hasil Kelulusan: 12 – 15 April 2026
– Pengumuman Pasca Masa Sanggah Hasil Kelulusan: 26 April 2026
– Pengisian DRH Nomor Induk PPPK: 27 April – 11 Mei 2026
– Usul Penetapan Nomor Induk PPPK: 12 – 25 Mei 2026
– Sebagai tambahan informasi, pendaftaran seleksi PPPK KemenHAM 2026 dilakukan pada laman resmi https://sscasn.bkn.go.id. Selain itu, formasi PPPK ini akan ditempatkan di Unit Pusat maupun Kantor Wilayah KemenHAM yang terdiri dari 38 Wilayah Kerja.

Kera4d

_{Uang Pensiunan PNS dari Taspen}

Berapa uang pensiunan PNS dari Taspen? Kenaikan gaji pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS), pada 2026 masih menjadi perhatian semua pihak, khususnya penerima manfaat pensiun. 

Gaji pensiun PNS merupakan salah satu hak yang diterima pegawai negeri setelah memasuki masa purna tugas, sebagai bentuk penghargaan atas pengabdian mereka. 

Pada 2024, pemerintah resmi menaikkan gaji pensiun PNS sebesar 12% melalui PP Nomor 8 Tahun 2024. 

Kebijakan ini mengatur penetapan pensiun pokok baru bagi pensiunan PNS, janda, duda serta yatim piatu, dan berlaku surut sejak 1 Januari 2024. 

Dengan aturan tersebut, para pensiunan mulai menerima gaji pensiun PNS yang sudah disesuaikan. 

Selain itu, pemerintah juga menyesuaikan gaji PNS aktif dengan kenaikan 8%. 

Sejak 2025, muncul berbagai rumor yang menyebutkan bahwa gaji pensiun PNS akan kembali mengalami kenaikan. 

Taspen menegaskan bahwa pemerintah belum menerbitkan aturan kenaikan gaji pensiun PNS, sehingga besaran pensiun yang berlaku masih mengacu pada PP 8/2024 dengan kenaikan 12% yang telah diberlakukan sejak awal 2024.

kera4d

_{Gaji Pensiunan PNS, TNI/Polri}

Kepastian mengenai kenaikan gaji pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS), TNI dan Polri pada 2026 masih menjadi perhatian semua pihak, khususnya penerima manfaat pensiun. 

Berdasarkan pola kebijakan pemerintah dalam periode 2023 hingga 2025, gaji ke-13 pensiunan PNS diperkirakan cair pada Juni 2026.

Untuk 2026, pemerintah masih melakukan pengkajian berdasarkan kemampuan APBN. 

Kebijakan gaji pensiunan 2026 masih diprediksi mengacu pada regulasi yang berlaku, yaitu PP Nomor 8 Tahun 2024.

Seperti diketahui, gaji pensiunan selalu dicairkan di tiap bulannya.

Pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di seluruh Indonesia oleh PT Taspen (Persero) berupaya untuk mencairkannya tepat waktu, yakni pada tanggal 1 Januari 2026.  Kementerian Keuangan dan Kementerian PAN-RB hingga awal 2026 belum menerbitkan Peraturan Pemerintah khusus yang mengatur jadwal pencairan gaji ke-13 tahun anggaran 2026.

Selama regulasi baru belum ditetapkan, pemerintah masih merujuk pada praktik pencairan sebelumnya yang disesuaikan dengan kalender fiskal nasional. 

Besaran gaji ke-13 pensiunan mengacu pada total penerimaan pensiun bulanan yang meliputi pensiun pokok dan tunjangan yang melekat.

https://uniquepatterns.com

_{Joko Widodo}

Damai Hari Lubis mengatakan, bahwa ia saat ini dalam posisi serba salah usai tidak lagi menjadi tersangka kasus  tudingan ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Hal ini disampaikan Damai Lubis dalam program Rakyat Bersuara di iNews TV pada Selasa (20/1/2026) malam.

Menurutnya, gugurnya status tersangka ini lantaran memang dia tidak bersalah dalam kasus Ijazah tersebut.

“Saya memang dalam posisi serba salah, mungkin publik berharap kepada saya dan Eggi untuk terus berjuang diharapkan kami tapi saya tidak bersalah dengan Eggi, hanya posisi serba salah, pahami ya. Posisi saya yang salah tapi saya tidak bersalah karena apa, kan gitu,” kata Damai.

Damai sebelumnya sempat menemui Jokowi di Solo. Setelah pertemuan itu, Polda Metro Jaya menghentikan penyidikan kasus yang menjerat Damai melalui restorative justice.

“Saya ingin pulihkan status saya sebagai tersangka lewat restorasi itu pemulihan saya tersangka, saya tidak terlapor,” katanya.

_{Viral Resepsi Pernikahan di Tengah Banjir, Pengantin Wanita Sampai Digendong}

Viral di media sosial resepsi pernikahan di tengah kondisi banjir di Cengkareng, Jakarta Barat (Jakbar). Namun, hal tersebut tak menyurutkan kebahagiaan dari pasangan yang berbahagia.

Diketahui, banjir di Jakarta akibat intensitas hujan yang tinggi sejak semalam, sehingga mengakibatkan sejumlah wilayah terendam.

“Saya khawatir orang-orang pada enggak datang ya,” kata Pengantin wanita Ela Laila, Minggu (18/1/2026).

Bahkan, Ela si pengantin wanita harus digendong oleh pasangannya Muhadi untuk naik ke atas pelaminan.

Awalnya, Ela mengaku sempat ingin membatalkam resepsi pernikahan lantaran banjir yang merendam lokasi.

Namun, hal itu tidak jadi dilakukan lantaran tingginya dukungan dari keluarga. Sehingga, resepsi pernikahan tersebut tetap terus diselenggarakan.

_{173 Ribu Kendaraan Tinggalkan Jabotabek saat Long Weekend Isra Mikraj (Dok Jasa Marga)}

 Direktur Utama Jasa Marga Rivan A Purwantono menyebutkan, sebanyak 173.913 kendaraan meninggalkan wilayah Jabotabek pada periode H-1 libur panjang Isra Mikraj 2026 atau pada periode Kamis, 15 Januari 2026 sampai Jumat, 16 Januari 2026. 

Jumlah tersebut naik 21,1 persen jika dibandingkan lalin normal 143.602 kendaraan. Angka tersebut merupakan angka kumulatif arus lalu lintas (lalin) melalui empat Gerbang Tol (GT) Utama, yaitu GT Cikupa (arah Merak), GT Ciawi (arah Puncak), GT Cikampek Utama (arah Trans Jawa) dan GT Kalihurip Utama (arah Bandung).

“Pada periode H-1 libur Isra Mikraj 2026, pergerakan lalu lintas masyarakat masih didominasi ke arah Timur (Trans Jawa dan Bandung) sebesar 45,3%, diikuti arah Barat (Merak) sebesar 31,5% dan arah Selatan (Puncak) sebesar 23,3%,” ujar Rivan, Jumat (16/1/2026). 

Berikut rincian distribusi lalu lintas saat libur panjang Isra Mikraj: 

Arah Timur (Trans Jawa dan Bandung)

– Lalin meninggalkan Jabotabek menuju arah Trans Jawa melalui GT Cikampek Utama Jalan Tol Jakarta-Cikampek, dengan jumlah 38.258 kendaraan, meningkat sebesar 31,7% dari lalin normal.
– Lalin meninggalkan Jabotabek menuju arah Bandung melalui GT Kalihurip Utama Jalan Tol Cipularang, dengan jumlah 40.472 kendaraan, meningkat sebesar 38,9% dari lalin normal.
Total lalin meninggalkan Jabotabek menuju arah Trans Jawa dan Bandung melalui kedua GT tersebut adalah sebanyak 78.730 kendaraan, meningkat sebesar 35,3% dari lalin normal.

Arah Barat (Merak)

– Lalin meninggalkan Jabotabek menuju arah Merak melalui GT Cikupa Jalan Tol Tangerang-Merak adalah sebesar 54.727 kendaraan, meningkat sebesar 9,8% dari lalin normal.

^{Jubir KPK Budi Prasetyo}

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merespons pernyataan Ketua Bidang Ekonomi Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Aizzudin Abdurrahman, yang membantah menerima aliran uang terkait kasus dugaan korupsi kuota haji 2024.

Bantahan itu disampaikan usai yang bersangkutan diperiksa tim penyidik lembaga antirasuah sebagai saksi atas kasus tersebut pada Selasa 13 Januari 2026

Merespons hal itu, Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyatakan salah satu materi pemeriksaan Aizzudin adalah perihal dugaan aliran dana kepada yang bersangkutan.

“Dalam pemeriksaan itu, penyidik mendalami terkait dugaan adanya aliran uang kepada yang bersangkutan,” kata Budi, Rabu (14/1/2026).

Budi menyebutkan, materi pemeriksaan tersebut didasarkan pada bukti yang dikantongi pihaknya. “Tentu KPK juga memiliki keterangan ataupun bukti-bukti lain yang kemudian mengonfirmasi terkait dengan dugaan tersebut (penerimaan uang). Nah, ini masih akan terus didalami,” ujarnya.

_{Hujan di Depok}

 Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan dini cuaca untuk wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) pada Senin (12/1/2026). Sejumlah wilayah berpotensi mengalami hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat, petir, dan angin kencang sejak pagi hari.

Dalam keterangan BMKG, hujan diperkirakan mulai terjadi sekitar pukul 06.45 WIB di sejumlah wilayah Jakarta Utara, Jakarta Barat, Kabupaten Bogor, Kabupaten Bekasi, Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, hingga Kota Tangerang Selatan.

BMKG menyebut kondisi cuaca tersebut berpotensi meluas ke hampir seluruh wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi, termasuk Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Kota Bekasi, serta wilayah Bogor dan Tangerang lainnya.

“Cuaca ekstrem ini diperkirakan masih akan berlangsung hingga pukul 09.00 WIB,” tulis BMKG dalam keterangan tertulisnya.

BMKG mengimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi genangan, banjir lokal, pohon tumbang, serta gangguan aktivitas akibat angin kencang dan petir.

_{Ade Armando}

 Pegiat media sosial sekaligus politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Ade Armando, menyoroti langkah hukum Partai Demokrat yang melaporkan sejumlah akun media sosial ke kepolisian.

Ade menilai langkah tersebut justru menguatkan kecurigaannya bahwa Partai Demokrat memiliki keterkaitan dengan Roy Suryo dan pihak-pihak lain dalam polemik tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). Ia pun mengingatkan bahwa Roy Suryo pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Partai Demokrat.

“Apa yang dilakukan oleh Demokrat sekarang menunjukkan bahwa Partai Demokrat kelihatannya memang berjalan bersama Roy Suryo dalam rangka menjatuhkan integritas, popularitas Pak Jokowi, ya. Ini seperti memperkuat dugaan tersebut,” kata Ade dalam konferensi pers menanggapi laporan Partai Demokrat yang digelar di kawasan Matraman, Jakarta Timur, Jumat (9/1/2026).

Ade menyarankan agar Partai Demokrat menghentikan langkah hukum tersebut. Menurutnya, pelaporan terhadap akun-akun media sosial justru berpotensi menimbulkan dampak negatif bagi citra partai.

Ia menilai, langkah itu dapat memperburuk reputasi Partai Demokrat, baik di internal partai maupun dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) sebagai koalisi pendukung pemerintahan Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming Raka.

“Sebaiknya memang ini tidak dilakukan karena ini akan juga mencemarkan reputasi kualitas KIM dan sekaligus menjatuhkan nama baik Pak Prabowo,” ujarnya.

Sementara Juru Bicara Demokrat Herzaky Mahendra sejak awal menegaskan tak terkait dengan isu ijazah Jokowi. Ia menepis tudingan ‘partai biru’ yang dilontarkan Jokowi sebagai orang di balik isu tersebut adalah Demokrat.