Pemerintah baru saja meluncurkan Sistem Informasi Pengelolaan Mineral dan Batu Bara (Simbara) untuk tata kelola timah dan nikel. Platform tersebut diyakini akan memberikan tata kelola yang semakin pasti dan transparan untuk kedua mineral tersebut.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan fungsi Simbara nantinya tidak hanya mampu mendongkrak penerimaan negara saja.
Lebih dari itu, melalui Simbara ini, para pelaku usaha pertambangan harus patuh dengan peraturan pemerintah.
“Karena kalau dia tidak comply terhadap itu nanti, dia akan mematikan otomatis block. Siapapun dia, mau pakai baju kuning, merah, hitam, apa. Tidak bisa. Mau tentara, mau polisi yang beking ini, tidak bisa. Karena sistem. Jadi sistem ini akan mendisiplinkan bangsa ini,” kata Luhut dalam acara Peluncuran Simbara Timah dan Nikel, di Gedung Dhanapala, Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (22/7/2024).
Selain itu, Luhut menilai dengan adanya Simbara maka tugas dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan semakin berkurang. Sebab, melalui Simbara kasus korupsi dapat dicegah.
Luhut lantas menyebut bahwa tindakan Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan KPK atas dugaan korupsi yang dilakukan pejabat instansi pemerintahan/lembaga selama ini merupakan sebuah tindakan yang kampungan.
“Dan itu saya kira KPK akan tugasnya makin kurang. Ya, KPK. Jadi ada KPK marah, saya bilang mau jadi kampungan. Memang kampungan, karena kita sendiri buat kampungan. Kita harus membangun sistem, sehingga tidak perlu terjadi lagi,” kata dia.
