ASIABLOG

Terasi dan petis, dua bumbu khas Indonesia dengan aroma dan rasa yang kuat, mengalami tren penurunan konsumsi dalam beberapa tahun terakhir. Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat konsumsi terasi/petis per kapita dalam seminggu menunjukkan penurunan signifikan dalam lima tahun terakhir.

Pada 2020, konsumsi terasi/petis per kapita seminggu mencapai 1.300,79 gram. Angka ini naik menjadi 1.349,46 gram di 2021, sebelum turun ke 1.279,39 gram pada 2022. Tren penurunan semakin terlihat pada 2023 dengan konsumsi 1.194,01 gram, dan pada 2024, angka ini makin menyusut ke 1.111,79 gram.

Meski konsumsi nasional menurun, beberapa daerah masih menjadikan terasi dan petis sebagai bumbu wajib dalam berbagai hidangan khas. Kabupaten Bangka Selatan mencatat konsumsi tertinggi dengan 32.876 gram per kapita per minggu, disusul oleh Sumenep (24.907 gram), Sampang (20.775 gram), dan Lombok Timur (19.770 gram).

Kabupaten Bangka Tengah, Bangka, Lombok Tengah, dan beberapa wilayah di Madura seperti Pamekasan dan Kota Pangkal Pinang juga masuk dalam daftar daerah dengan konsumsi tinggi.

Mengapa daerah-daerah ini memiliki konsumsi terasi dan petis yang tinggi? Jawabannya terletak pada budaya kuliner yang telah mengakar kuat di masyarakatnya. Bangka dan Belitung, misalnya, dikenal dengan berbagai hidangan berbasis seafood seperti lelehan belacan dalam mi belitung atau sambal terasi sebagai pelengkap ikan bakar.

Sementara itu, Madura juga menunjukkan angka konsumsi yang tinggi, dengan tiga daerahnya masuk dalam daftar. Sumenep, Sampang, dan Pamekasan menjadikan petis sebagai komponen penting dalam masakan seperti rujak petis, soto Madura, dan lontong balap. Tidak hanya itu, lauk khas Madura seperti bebek sinjay sering disajikan dengan sambal petis yang khas.

Pulau Lombok pun tidak ketinggalan, dengan Lombok Timur dan Lombok Tengah berada dalam daftar. Ayam taliwang dan plecing kangkung, dua hidangan kebanggaan NTB, menggunakan sambal berbasis terasi sebagai elemen kunci rasanya.

Meski beberapa daerah masih setia dengan terasi dan petis, tren nasional justru menunjukkan penurunan. Ada beberapa faktor yang dapat menjelaskan fenomena ini seperti perubahan lifestyle. Pergeseran ke makanan praktis dan peningkatan konsumsi makanan Barat juga dapat mengurangi penggunaan terasi dalam masakan rumah tangga.

Selain itu ada persepsi kesehatan bahwa terasi dan petis sering kali mengandung kadar natrium yang tinggi, yang mulai dihindari oleh konsumen yang lebih sadar kesehatan.

Pada akhirnya, meskipun angka konsumsi menurun secara nasional, kecintaan masyarakat terhadap bumbu tradisional ini tetap terasa di daerah-daerah tertentu. Selama makanan khas seperti sambal terasi, rujak petis, dan plecing kangkung masih menjadi bagian dari identitas kuliner daerah, terasi dan petis masih punya tempat di hati masyarakat Indonesia.

Kera4d

Ketua Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Rosan Roeslani mengungkapkan struktur lengkap Danantara akan diumumkan pada pekan depan. Ia juga mendapat arahan dari Presiden Prabowo Subianto agar menempatkan tokoh yang bersih dan kredibel.

“Dan harapannya dalam waktu dekat. Mungkin minggu depan saya rasa kita akan umumkan nama-nama tersebut,” kata Rosan, usai Rapat Terbatas (Ratas) dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Rabu (5/3/2025).

Dalam rapat itu Rosan juga sudah melaporkan nama-nama tokoh yang akan mengisi di struktur Danantara di level operasi. Menurut Rosan, Prabowo hanya berpesan agar memilih orang-orang yang terbaik dan tidak boleh ada titipan dari manapun.

“Tidak boleh ada titipan-titipan. Pilih yang terbaik. Tidak hanya di Indonesia. Terbaik di dunia pun. Dimasukkan sebagai beberapa alternatif nama. Karena danantara ini adalah. Badan investasi nasional. Yang memang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian kita. Dan yang paling penting adalah juga meningkatkan penciptaan lapangan pekerjaan,” ucap Rosan.

Menteri Investasi dan Hilirisasi ini juga menjelaskan dalam pemilihan nama yang akan bergabung dengan Danantara, juga dibantu oleh perekrut atau head hunter maupun penasehat dari dalam maupun luar negeri.

Ia juga menjamin nama-nama yang dipilih sebagai pengelola memiliki reputasi dan track record yang bersih, juga expertise di bidangnya.

“Kami berikan juga tadi berikut berserta CV-nya. Karena ini benar-benar harus nama yang reputable, yang baik, dan tentunya berintegritas yang tinggi. Jadi itu yang kita laporkan,” kata Rosan.

“Insya Allah minggu depan nama-nama itu kita akan umumkan kepada media,” sambungnya.

Kera4d

Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI), Suwandi Wiratno mengungkapkan keresahan industri pembiayaan terhadap aksi sejumlah oknum organisasi masyarakat (ormas) yang diduga melindungi debitur bermasalah dan bahkan mengambil alih kendaraan yang belum lunas cicilannya.

Suwandi mengungkapkan, modus yang dilancarkan oknum ormas bermula dari pihak debitur yang kesulitan membayar cicilan justru menyerahkan kendaraannya kepada oknum ormas.

“Banyak debitur yang memang sudah kehilangan akal, nggak mampu bayar, dicari debt collector (penagih utang), dia punya kenalan ormas, ormasnya sendiri bilang, ‘sini udah kasih ke saya aja kendaraannya’. Nanti dia backup,” ungkap Suwandi kepada CNBC Indonesia, Rabu (5/3/2025).

Menurutnya, ada oknum ormas yang berpura-pura melindungi masyarakat dari debt collector, tetapi sebenarnya mengambil keuntungan dengan menguasai kendaraan yang masih dalam masa kredit.

“Ada juga beberapa organisasi masyarakat yang dalam operasinya berkedok seolah-olah melindungi masyarakat. Tetapi dalam hal ini sebenarnya mempunyai modus operandinya, dia bukan melindungi, namun kalau ada masyarakat yang kesulitan membayar, salah satu yang dijalankan adalah dengan mengembalikan sejumlah dana kepada sang debitur, lalu dia yang ambil alih kuasanya,” jelasnya.

Dampaknya, perusahaan pembiayaan atau leasing kesulitan mencari kendaraan yang diambil alih oleh pihak oknum ormas. Bahkan jika pun nantinya kendaraan tersebut ditemukan, tetap ada pelanggaran hukum, karena sejatinya kendaraan tersebut tidak boleh dipindahtangankan selama masih dalam masa kredit.

“Kalaupun ketemu, kan sebenarnya perlu dipahami kalau dia membayar kepada si debitur, debitur mengalihkan kepada siapapun juga oknum ormas yang melakukan tindakan pengambilalihan unit, itu kan sebenarnya terjadi pelanggaran hukum,” tegasnya.

Tak hanya itu, Suwandi menyebut beberapa ormas juga kerap menekan perusahaan leasing agar menyetujui pelunasan utang dengan nilai yang lebih rendah dari sisa pokok hutang.

“Upaya-upaya yang dilakukan oleh oknum ormas, misalnya di dalam mau memediasikan pelunasan hutang atau dan lain-lainnya ya dipersilakan. Tapi yang sering terjadi mereka menekan juga perusahaan leasing untuk pelunasan hutangnya di bawah sisa pokok hutangnya. Nah ini yang kita tidak bisa terima,” ucap dia.

APPI mengaku resah dengan praktik pemindahtanganan unit kendaraan yang dilakukan secara ilegal oleh oknum ormas. “Memindahtangankan unit kendaraan atau sering melakukan backup yang tidak secara benar, terus menampung kendaraan dengan proses ambil alih unit dari debitur. Ini yang buat kita resah,” tambahnya.

STNK Bukan Bukti Kepemilikan

Lebih lanjut, Suwandi menekankan bahwa dokumen kepemilikan kendaraan yang sah ditentukan oleh Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), bukan ditentukan oleh Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).

“STNK itu kan surat tanda nomor kendaraan. Nah, di balik STNK ada surat tanda lunas pajak kendaraan. Itu cuma surat keterangan bahwa dia kalau jalan di jalan, dia punya hak karena dia bayar pajak. Tetapi kepemilikan itu ada di BPKB,” jelasnya.

Dengan kata lain, kendaraan yang masih dalam masa kredit tetap menjadi milik leasing hingga cicilan lunas. Oleh karena itu, pemindahtanganan kendaraan tanpa izin dari leasing adalah pelanggaran hukum.

Melihat maraknya praktik ini, APPI mendesak pemerintah dan aparat penegak hukum untuk bertindak tegas.

“Tentu kami ingin pemerintah bertindak tegas. Yang kita harapkan pemerintah dan aparat penegak hukum juga bisa mengambil sikap yang jelas bahwa hal-hal terkait pelanggaran hukum harusnya bisa diproses,” tutup Suwandi.

Kera4d

Jakarta Scholars Symposium (JSS) kembali digelar untuk mempertemukan para inovator muda Indonesia dalam forum yang mendorong lahirnya solusi berbasis riset terhadap berbagai tantangan lokal maupun global. Simposium ini melanjutkan tradisinya sebagai wadah pertukaran ide dan kolaborasi antara pelajar, peneliti, dan akademisi dari Indonesia dan dunia.

JSS 2025 menghadirkan 11 siswa terpilih yang mempresentasikan hasil riset mereka dalam berbagai isu penting, mulai dari ilmu sosial, pengelolaan sampah, pendidikan, kebudayaan, hingga pembangunan kota. Simposium ini menjadi ruang vital bagi para cendekia muda untuk menyuarakan ide-ide segar yang mampu memberikan kontribusi bagi masa depan.

Salah satu pembicaranya, Walter Kusuma dengan presentasi berjudul “After the Bin” menyoroti persoalan krisis sampah di ibu kota dan bagaimana peran aktif dunia usaha dapat mendorong transisi menuju ekonomi sirkular. Melalui risetnya, Walter mengangkat fakta bahwa Jakarta menghasilkan limbah dalam jumlah besar, namun sistem pengelolaannya belum mampu mengalihkan atau mengolah sebagian besar sampah tersebut secara efektif.

Tidak sedikit masyarakat yang menganggap pemilahan sampah sebagai hal yang sia-sia dan dipandang tidak efisien, mahal, memakan waktu, atau percuma karena semua sampah akan berakhir di tempat yang sama. Walter ingin mengubah cara pandang ini.

Menurutnya, memilah sampah secara tepat dapat mengurangi dampak lingkungan, meningkatkan kebersihan, menekan biaya pengelolaan limbah, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi sirkular. Sebaliknya, jika pemilahan tidak dilakukan, akan terjadi peningkatan volume sampah di TPA, pencemaran limbah daur ulang, serta beban biaya dan kerusakan lingkungan yang lebih besar.

Untuk menjawab tantangan ini, Walter mengajukan ide agar sektor bisnis turut ambil peran dengan menerapkan praktik pemilahan sampah yang terstruktur. Ketika dijalankan dengan baik, pendekatan ini tidak hanya mendukung tujuan-tujuan lingkungan, tetapi juga menciptakan nilai ekonomi.

Risetnya menunjukkan bahwa pemilahan sejak dari sumber dapat menekan polusi, menjaga kelestarian sumber daya, serta membuka peluang baru di sektor daur ulang. Lebih dari itu, langkah ini juga memperkuat ketahanan iklim, mendorong inovasi, dan membentuk perilaku konsumsi yang lebih bijak.

Dengan mengintegrasikan praktik bisnis dan tujuan pembangunan berkelanjutan, Walter membayangkan masa depan di mana limbah tidak lagi menjadi beban, melainkan sumber daya untuk perubahan yang berdampak.

Siswa lainnya, yakni Justin Tjitra, Gracelyn Atmadja, Vincent Tjoa, Ronald Tranggono, Amanda Widjanarko, Kristopher Gondokusumo, Alvernia Liu, Kayson Sunjoto, Misha Oen, dan Kay Hartono masing-masing mengangkat topik seputar biofuel, isu sosial, reformasi pendidikan, kajian budaya, hingga pembangunan kota.

Pembangunan gedung dan kawasan Kantor Kementerian Koordinator (Kemenko) 3 di Ibu Kota Nusantara (IKN) telah selesai.

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka didampingi Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono dan Direktur Operasi I Waskita Karya, Ari Asmoko pun meninjau langsung ke lokasi proyek di Kalimantan Timur.

Wapres melihat langsung kondisi kawasan itu. Ia pun menegaskan pentingnya kesiapan infrastruktur pemerintah sebagai fondasi utama tata kelola negara di masa depan.

“Pemerintah menargetkan seluruh prasarana inti dan pendukung rampung secara bertahap demi mendukung pemindahan aktivitas pemerintahan ke IKN,” ungkap Gibran dalam keterangn resmi, Kamis (29/5/2025).

Sementara itu, Basuki menambahkan, seluruh proyek IKN yang dikunjungi Wapres merupakan prioritas. Sebagian besar berjalan sesuai jadwal, lalu sisanya dipercepat melalui pemantauan harian.

“Menurut beliau (Wapres) jangan sampai ada yang terlambat. Kemudian kualitas tetap dijaga,” ujarnya.

Adapun Ari Asmoko menegaskan komitmen Waskita Karya dalam memberikan hasil terbaik dalam setiap pengerjaan proyek, termasuk komplek Gedung Kementerian Koordinator 3 IKN. Dirinya menuturkan, kini kawasan senilai Rp902,6 miliar tersebut dalam tahap pemeliharaan dan sudah siap digunakan.

“Pembangunan komplek Gedung Kementerian Koordinator 3 ini sebagai sarana dan prasarana pendukung kegiatan pemerintahan di IKN. Nantinya para ASN akan menempati gedung ini pada tahap awal pengembangan IKN,” jelas Ari.

Ia menuturkan, kawasan Kemenko 3 terdiri dari empat tower yang sudah selesai dibangun. Tersedia pula Multifunction Hall serta Jembatan 2nd Walkway sepanjang 254 meter (m).

“Nantinya komplek Kemenko ini dapat memuat 1.375 ASN. Ada juga parkir mobil berkapasitas 120 unit dan parkir sepeda yang bisa diisi 120 unit,” jelasnya.

Sebagai BUMN Konstruksi yang berpengalaman lebih dari 64 tahun membangun infrastruktur di Tanah Air, lanjut Ari, Waskita Karya akan terus mendukung berbagai target dan program pemerintah. Bagi Perseroan, kata Ari, suatu kebanggaan dapat terlibat sekaligus berkontribusi terhadap pembangunan bangsa serta negara.

Tidak hanya membangun kawasan dan gedung Kemenko 3, Waskita Karya juga mengerjakan sejumlah proyek di IKN. Salah satunya Gedung rusun ASN 3 IKN yang sukses membuat Perseroan meraih penghargaan dari Museum Rekor Indonesia (MURI) karena mencatat rekor Instalasi Tata Suara Tercepat dan Instalasi Protokol Internet (IP) Data Tercepat. 

KB Bank menggelar Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan untuk tahun buku 2024 pada Rabu (28/05/2025) di Menara Peninsula Hotel, Jakarta. RUPS Tahunan KB Bank ini membahas tujuh agenda rapat mulai dari persetujuan laporan tahunan hingga perubahan pengurus perseroan.

Berikut tujuh agenda yang dibahas dalam RUPST:

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2024. Memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang telah dilakukan dalam Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2024.

2. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk Pemeriksaan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2025.

3. Persetujuan penetapan honorarium, gaji dan/atau tunjangan bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2025.

4. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Penawaran Umum Terbatas.

5. Persetujuan Rencana Pemulihan (Recovery Plan) 2024 – 2025.

6. Persetujuan Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

7. Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

Dalam kesempatan tersebut, KB Bank memaparkan sejumlah capaian penting sepanjang 2024 yang mencerminkan kemajuan signifikan dalam memperkuat kualitas fundamental. Salah satu pencapaian utama tahun lalu adalah pertumbuhan kredit lancar (normal loan) sebesar 19,24% secara tahunan (year-on-year), didorong oleh kinerja yang solid dari segmen wholesale dan ritel yang masing-masing tumbuh 28,89% dan 17,43%.

KB Bank juga mencatat perbaikan kualitas aset juga berkontribusi pada peningkatan kinerja keuangan. Sepanjang tahun tersebut, KB Bank membukukan pertumbuhan pendapatan bunga bersih (NII) sebesar 49,20% secara tahunan, mencapai Rp909 miliar.

Berbagai inisiatif perbaikan yang dijalankan pun menunjukkan hasil positif, sebagai bagian dari strategi Perseroan untuk mencetak laba bersih (turnaround) mulai 2025. Pada triwulan I-2025, KB Bank pada tingkat entitas induk (bank only) mencatat pertumbuhan kredit lancar sebesar 14,87% secara tahunan. Segmen ritel menjadi pendorong utama dengan kenaikan signifikan sebesar 22,68%, diikuti segmen wholesale yang tumbuh 12,14%, serta segmen UMKM yang meningkat 3,29%.

Sementara itu, pertumbuhan kredit yang berkualitas ini turut mendorong pendapatan bunga bersih pada Triwulan I-2025 tumbuh 11,19% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Seiring dengan itu, Perseroan berhasil membukukan laba bersih sebesar Rp342 miliar pada Triwulan I-2025.

Babak Baru Transformasi Menuju Pertumbuhan Berkelanjutan

RUPST ini juga menyepakti perubahan susunan pengurus Perseroan, dengan mengakhiri masa jabatan Woo Yeul Lee dari jabatan Direktur Utama dan Helmi Fahrudin dari jabatan Direktur, efektif sejak penutupan RUPS. Disetujui pula pengakhiran masa jabatan Tippy Joesoef dan Nanang Supriyatno masing-masing dari jabatan Komisaris Independen dan Komisaris. RUPS kemudian menetapkan Kunardy Darma Lie sebagai Direktur Utama Perseroan yang baru.

“Atas nama Perseroan, kami menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Bapak Woo Yeul Lee, Bapak Helmi Fahrudin, dan Bapak Tippy Joesoef, serta Bapak Nanang Supriyatno atas kontribusi dan dedikasi luar biasa selama masa pengabdian mereka dalam mendukung perjalanan transformasi KB Bank,” ujar Komisaris Utama KB Bank, Jerry Marmen dalam keterangan resmi, Rabu (28/5/2025).

Kunardy merupakan bankir berpengalaman lebih dari dua dekade di industri perbankan, dengan rekam jejak kepemimpinan yang solid di bidang perbankan korporasi dan investasi. Sebelum bergabung dengan KB Bank, ia menjabat sebagai Direktur Corporate Banking di Bank DBS Indonesia, serta memiliki pengalaman memimpin berbagai posisi strategis di berbagai entitas perbankan global termasuk Citibank dan Deutsche Bank, dengan sejumlah pencapaian yang diakui secara internasional.

Kunardy meraih gelar Master of Business Administration (MBA) dari University of Rochester dan gelar Bachelor of Science (High Honor) di bidang Ilmu Komputer dari University of Texas. Beliau juga tercatat sebagai anggota Chartered Financial Analyst (CFA) Institute serta anggota kehormatan Phi Beta Kappa Honor Society, salah satu perkumpulan akademik tertua dan paling bergengsi di Amerika Serikat.

Di bawah kepemimpinan yang baru, Perseroan berkomitmen untuk memperkuat fundamental bisnis sekaligus mempersiapkan pertumbuhan yang berkelanjutan melalui strategi yang terstruktur dan berfokus pada nasabah. Dalam jangka pendek, Perseroan memprioritaskan penguatan ketahanan bisnis, peningkatan efisiensi operasional, perbaikan kualitas aset, serta optimalisasi layanan nasabah sebagai langkah nyata menuju profitabilitas yang berkelanjutan.

Berikut susunan Dewan Komisaris dan Direksi KB Bank:

Komisaris Utama/President Commissioner: Jerry Marmen

Wakil Komisaris Utama/Deputy President Commissioner: Seng Hyup Shin

Komisaris Independen/Independent Commissioner: Stephen Liestyo

Komisaris Independen/Independent Commissioner: Hae Wang Lee

Komisaris Independen/Independent Commissioner: Tippy Joesoef

Komisaris/Commissioner: Nanang Supriyatno

Direktur Utama/President Director: Kunardy Darma Lie

Wakil Direktur Utama/Vice President Director: Robby Mondong

Direktur/Director: Dodi Widjajanto

Direktur/Director: Henry Sawali

Direktur/Director: Jung Ho Han

Direktur/Director: Janghyuk Im

Direktur/Director: Helmi Fahrudin

Kas138

Presiden Prabowo Subianto memberikan sambutan saat plenary session di Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN Ke 46 di Kuala Lumpur, Senin (26/5/2025). Ia mengatakan bahwa organisasi ASEAN salah satu yang paling sukses di dunia.

Prabowo mengatakan negara ASEAN sempat terpecah belah, dan banyak negara yang saling berkonflik. Namun setelah lima dekade, ASEAN telah berdiri sebagai pilar perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran di Asia Tenggara.

“Saat ini ASEAN dianggap sebagai salah satu organisasi regional paling sukses di dunia. Dengan lima dekade perdamaian, pertumbuhan ekonomi yang tinggi,” kata Prabowo, dalam transkrip yang diterima.

Meski begitu, menurutnya banyak negara ASEAN akan menghadapi banyak tantangan di masa depan, termasuk tantangan ekonomi. Untuk menghadapi tantangan tersebut, Prabowo mengatakan negara-negara ASEAN yang harus lebih adaptif dan lebih berorientasi pada hasil. 

“Persaingan kekuatan besar sangat menguji solidaritas dan persatuan kita, dinamika eksternal berubah sangat cepat. Tantangan-tangan ini harus kita hadapi,” katanya.

Dukung Papua Nugini Jadi Anggota ASEAN

Dalam kesempatan itu, Prabowo juga mengungkapkan Indonesia mendukung penuh Timor Leste untuk menjadi anggota penuh ASEAN secepat mungkin. Selain itu eks Menteri Pertahanan ini juga mendukung Papua Nugini untuk bergabung dengan ASEAN.

Menurutnya makin banyak negara yang yang bergabung maka suara negara yang didengar dalam wacana negara-negara besar.

“ASEAN sekarang dalam hal populasi, sebesar seluruh Uni Eropa, dan pertumbuhan ekonomi kami adalah yang tercepat di planet ini. Abad ini diproyeksikan sebagai abad Asia, jangan kita selalu meremehkan kekuatan dan kekuasaan kita,” katanya.

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya juga membenarkan bahwa RI mendukung Papua Nugini menjadi anggota ASEAN.

“Presiden Prabowo mengusulkan dan mendukung upaya agar Papua Nugini menjadi anggota ASEAN,” katanya, dalam keterangan.

Menurut Teddy, bergabungnya Papua Nugini akan memberikan dampak positif dalam memperluas jejaring kerja sama dan memperkuat ketahanan kawasan.

“Tidak hanya untuk menjaga stabilitas kawasan di ASEAN, bergabungnya Papua Nugini juga akan membuat ASEAN lebih berpengaruh di tataran global,” kata Teddy.

Harga jual kelapa yang lebih tinggi di luar negeri memicu krisis kelapa parut di Indonesia. Para petani dalam negeri kini memilih mengekspor kelapa bulat ke luar negeri, terutama ke China.

Terlepas dari fenomena ini, sejak dahulu, kelapa Indonesia telah menjadi komoditas unggulan. Salah satu buktinya terlihat pada era kolonial, ketika bangsa Eropa menunjukkan minat besar terhadap kelapa asal Nusantara.

Turun dari Surga dan Dicap Sakti

Penelitian berjudul “Cocos nucifera (L.) (Arecaceae): A phytochemical and pharmacological review” (2015) menyebutkan, bahwa kelapa (Cocos nucifera) berasal dari kawasan tropis di Asia Tenggara dan Pasifik, salah satunya mencakup Indonesia. Tanaman ini membutuhkan kondisi iklim hangat dan lembap untuk tumbuh subur, sehingga hanya dapat dibudidayakan di wilayah tropis.

Atas dasar ini, saat orang Eropa bertemu dengan kelapa saat kolonialisme silam, mereka membawanya ke daerah jajahan lain yang beriklim tropis untuk dibudidaya.

Saat mulai tersebar luas dan dirasakan manfaatnya, orang-orang kemudian menyebut kelapa sebagai “Kalpavriskha” atau “pohon surga”. Sebutan ini muncul karena setiap bagian di tanaman kelapa punya banyak manfaat untuk manusia. Mulai dari batang, daun, buah, hingga air kelapa.

Salah satu varietas kelapa yang menjadi buruan dan disukai bangsa Eropa berasal dari Indonesia. Ini dibuktikan dalam arsip Belanda berjudul “De Nuttige Planten van Nederlandsch-Indie” (Tanaman-tanaman bermanfaat di Hindia Belanda) terbit tahun 1922 karya K. Heyne.

Dari tulisan itu diketahui, kelapa yang ditanam Indonesia jadi salah satu yang berkualitas di dunia. Orang Eropa menganggap kelapa di Indonesia lebih sakti alias banyak khasiat dan berguna bagi manusia. Ini disebabkan karena orang Indonesia pandai mengolah tanaman menjadi obat-obatan herbal.

Bagian akar, misalnya. Bagi banyak orang, akar bukan bagian penting dan tidak bermanfaat. Padahal, akar sangat bermanfaat, khususnya ketika mengatasi demam dan diare. Khasiat ini dibuktikan langsung oleh orang Eropa usai mengamati pribumi.

Salah satu sorotan lain adalah terkait efektivitas kelapa ijo yang menurut tulisan itu hanya ada di Indonesia. Kelapa ijo dianggap sebagai obat mengatasi keracunan akut dan berbagai penyakit. Namun, orang Eropa tak menggunakan air secara utuh, tetapi mengolahnya sebagai sirup atau kecap.

Dalam penelitian kontemporer, kelapa ijo ternyata tak hanya ada di Indonesia. Di luar negeri, kelapa jenis ini lazim disebut green coconut dan dikategorikan sebagai kelapa yang belum matang sempurna dan masih muda.

Selain itu, bukti lain juga menunjukkan orang Eropa suka atas olahan kelapa berupa minyak. Dengan minyak kelapa, orang Eropa di Indonesia sering menggosok rambut karena mampu menghilangkan kutu dan membuat rambut hitam lebat, panjang, dan berkilau.

Lalu, minyak kelapa juga bermanfaat untuk mengobati wasir. Tak heran, saking berkhasiat, sejak tahun 1920-an, sudah muncul industri pengolahan minyak kelapa untuk kesehatan yang kemudian dikirim ke negara-negara Eropa.

“Di Eropa, terutama Prancis, minyak kelapa memiliki reputasi sebagai pemicu pertumbuhan rambut dan digunakan sebagai gel. Bahkan, dalam ilmu farmasi dikategorikan sebagai obat,” ungkap arsip tersebut.

Demikian, sekelumit cerita soal kelapa Indonesia yang jadi buruan orang Eropa ratusan tahun silam. Kini, kelapa Indonesia masih menjadi komoditas unggulan. Hanya saja, permintaan tinggi ke China membuat kebutuhan domestik menjadi kurang.

Dalam beberapa waktu belakangan ini, perbankan Indonesia ramai-ramai menutup jumlah Anjungan Tunai Mandiri. Hal itu tercermin dalam Laporan Surveillance Perbankan Indonesia oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang mengungkapkan bahwa sejumlah bank di Indonesia memangkas jumlah mesin ATM di berbagai lokasi.

OJK mencatat, jaringan kantor bank umum konvensional (BUK) di seluruh Indonesia per triwulan IV-2023 berkurang sebanyak 4.676 unit sehingga hanya tersisa 115.539. Jaringan kantor terbanyak masih didominasi oleh terminal perbankan elektronik (ATM/CDM/CRM) sebanyak 91.412 unit. Jumlah itu menyusut sebanyak 1.417 unit, yakni dari setahun sebelumnya 92.829 unit dari tiga bulan sebelumnya.

Data terbaru, OJK mencatatkan terminal perbankan elektronik (ATM/CDM/CRM) sebanyak 91.197 unit per triwulan II-2024. Jumlah itu menyusut sebanyak 319 unit, yakni dari sebanyak 91.516 unit dari setahun sebelumnya.

Pengamat Perbankan dan Praktisi Sistem Pembayaran, Arianto Muditomo menyebut, ada beberapa penyebab di balik terjadinya fenomena ini, salah satunya bergesernya budaya transaksi masyarakat dari menggunakan uang tunai menjadi ke layanan digital alias mobile banking dan aplikasi.

Selain itu, ada biaya investasi dan perawatan mesin ATM relatif tinggi. Sedangkan dari sudut pandang nasabah, Arianto menyebut ada kebiasaan baru untuk menggunakan mobile banking danmobile appsuntuk transaksi keuangannya.

“Penurunan jumlah mesin ATM di Indonesia merupakan fenomena yang kompleks dengan berbagai faktor yang mendasarinya. Baik dari sudut pandang bank maupun nasabah, terdapat alasan logis dan strategis di balik tren ini,” kata Arianto kepada CNBC Indonesia.

Meski demikian, Arianto mengatakan, ATM masih tetap menjadi layanan penting bagi banyak nasabah, terutama di daerah yang belum memiliki akses internet yang memadai.

Oleh sebab itu, ia mengimbau bank perlu terus berinovasi dan beradaptasi dengan kebutuhan nasabah, yakni dengan tetap menyediakan layanan ATM yang aman, mudah diakses, dan memenuhi kebutuhan nasabah di era digital ini.

“Pada saatnya nanti akan ditemukan kesetimbangan baru atas pengguna layanan digital penuh, ATM dan gerai cabang fisik,” tuturnya.

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas) memastikan, pembentukan koperasi desa “Merah Putih” tidak akan membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Menurutnya, seluruh pembiayaan modal usaha koperasi desa Merah Putih berasal dari plafon pinjaman yang difasilitasi perbankan, terutama Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

“Ini biar tidak salah paham, atau pahamnya salah. Dana untuk Kopdes (Koperasi Desa) atau Koperasi Kelurahan Merah Putih itu bisnis murni, plafon pinjaman,” tegas Zulhas saat konferensi pers di kantornya, Jakarta, Jumat (23/5/2025).

Tak hanya Himbara, soal sumber pendanaan koperasi, Zulhas turut membuka peluang partisipasi dari luar Himbara. Namun untuk tahap awal ini, plafon pinjaman akan diutamakan dari Himbara.

“Dari perbankan. Kalau swasta mau ikut juga boleh. Boleh juga. Dari perbankan ya. Sementara masih Himbara. Tapi kalau nanti yang lain mau ikutan, kan untung, bisnis kok,” ujarnya.

Zulhas menjelaskan, setiap koperasi Merah Putih akan mendapatkan plafon pinjaman hingga Rp3 miliar untuk menjalankan usaha yang telah dikurasi dan dipastikan menguntungkan. Adapun jenis usahanya, dia mencontohkan, seperti menjadi agen gas LPG (gas melon), agen pupuk, penyalur sembako dari Bulog dan ID Food, hingga kerjasama logistik dengan PT. Pos Indonesia.

“Misalnya dia bisa jadi agen gas melon atau gas LPG, itu mesti ada untung, atau menjadi agen pupuk, atau sembako dari Bulog. Semua itu pasti ada untungnya. Nah itu diperlukan modal, maka diberi plafon Rp3 miliar,” terang dia.

Ia menekankan bahwa plafon pinjaman itu bersifat komersial, dan koperasi wajib mengembalikannya dalam jangka waktu enam tahun. Dengan begitu, kata Zulhas, tidak ada alokasi dana APBN untuk modal koperasi.

Namun, untuk biaya pembentukan koperasi seperti pengurusan notaris, diakui Zulhas berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

“Pembentukannya yang mengenai hasil dari musdesus (musyawarah desa khusus), dipimpin oleh Kepala Desa. Maka notaris di pemerintahan desa yang membayar, c.q. dari APBD. Tapi kalau modal koperasinya, sepenuhnya yang Rp3 miliar itu plafon pinjaman,” jelasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Zulhas juga menyampaikan progres terbaru mengenai pelaksanaan musyawarah desa khusus (musdesus) yang menjadi dasar pendirian koperasi. Hingga hari ini, tercatat sudah ada 39.639 desa dari total target 80.000 desa yang melaksanakan musdesus.

“Ternyata hari ini, musdesus sudah 39.639 dari 80.000. Jadi sudah separuh. Insya Allah 30 Juni semua sudah terdaftar. 31 Mei ini kita harapkan semua sudah musdesus,” katanya optimis.

Setelah semua koperasi terdaftar, rencananya akan dilakukan peluncuran secara nasional pada 12 Juli 2025. Sementara operasional koperasi dijadwalkan mulai berjalan pada 24 Oktober 2025 mendatang.

“30 Juni sudah terdaftar. Ini langkah pertama, sehingga nanti 12 Juli ini bisa dilaunching bahwa sudah terbentuk. Baru bentuk koperasinya yang berjalan nanti pada tanggal 24 Oktober,” ujar Zulhas.

Ia menyebut pada pekan depan juga akan digelar rapat khusus untuk menentukan mockup sistem tata kelola koperasi. Pemerintah, katanya, akan menyiapkan 80 koperasi percontohan untuk menjadi model awal.