ASIABLOG

Koordinator Pengembangan Kapasitas (Capacity Building Coordinator) di United Nations Environment Programme Finance Initiative (UNEP FI) Gabor Gyura mengatakan perjalanan mitigasi iklim, upaya keberlanjutan dan sistem keuangan di Indonesia, akan berdampak pada kepentingan global dalam mitigasi perubahan iklim.

“Indonesia merupakan negara yang sangat besar, ekonominya besar dan terus bertumbuh, jadi apa pun sistem keuangan yang dijalankan, keberlanjutan dan juga usaha terkait perubahan iklim jelas sekali ini memiliki kepentingan yang sangat global dan penting,” kata Gabor dalam Webinar Understanding The Climate Landscape for Financial Institutions, di Jakarta, Kamis.

Dalam webinar yang diselenggarakan OJK Institute dan UNEP FI itu, Gabor menuturkan sektor keuangan di Indonesia memainkan peran penting dalam transisi hijau dan dapat memanfaatkan banyak sumber daya di dalam maupun di luar negeri untuk mendukung perjalanan mitigasi iklim dan komitmen atau Nationally Determined Contribution (NDC) Indonesia dalam Perjanjian Paris (Paris Agreement).

Indonesia telah menetapkan target untuk mencapai emisi nol bersih pada 2060.

Selain itu, ia mendorong perbankan menetapkan target mitigasi iklim sesuai dengan rekomendasi Prinsip-prinsip Perbankan Bertanggung Jawab Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) atau UN Principles for Responsible Banking (PRB) dan membuat skenario iklim sejalan dengan Perjanjian Paris.

Hal itu bertujuan untuk memaksimalkan dampak positif atau meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan atau masyarakat, mengurangi risiko transisi terkait iklim, dan menetapkan jalur emisi nol bersih yang kredibel.

Prinsip-prinsip tersebut merupakan kerangka kerja perbankan berkelanjutan. Melalui prinsip-prinsip tersebut, bank mengambil tindakan untuk menyelaraskan strategi inti, pengambilan keputusan, pinjaman, dan investasi mereka dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan PBB, dan perjanjian internasional seperti Perjanjian Iklim Paris.

Koordinator Mitigasi Iklim dan Net Zero untuk Kawasan Asia dan Pasifik (Climate Mitigation and Net Zero Coordinator for APAC Region) di UNEP FI Carlota Gomez Tapia menuturkan perbankan di Indonesia perlu menetapkan target mitigasi iklim selaras dengan Perjanjian Paris dan terus mendukung Indonesia mencapai NDC untuk target penurunan emisi gas rumah kaca (GRK).

Perbankan dapat mengadopsi Climate Mitigation Journey (CMJ) UNEP FI, yang merupakan panduan bagi bank yang menguraikan kapabilitas bisnis yang perlu dibangun dan dikembangkan selama bertahun-tahun mendatang, karena ingin menyelaraskan diri dengan tujuan Perjanjian Paris yaitu pemanasan global 1,5 derajat Celsius dan emisi nol bersih, sebagai bagian dari komitmen mereka di bawah PRB dan/atau Net Zero Banking Alliance (NZBA).

Dipimpin oleh Bank Dunia dan dibentuk oleh PBB, Net Zero Banking Alliance merupakan kelompok bank global terkemuka yang berkomitmen untuk menyelaraskan kegiatan peminjaman, investasi, dan pasar modal mereka dengan emisi gas rumah kaca nol bersih pada 2050.

Menurut dia, kerangka strategi emisi nol bersih CMJ dapat diadopsi untuk lembaga keuangan secara lebih luas.

Pada kesempatan yang sama, Vice President di Bank Shinhan yang berbasis di Korea Selatan Josh Yoon mengatakan untuk menyukseskan perjalanan mitigasi iklim diperlukan kerja sama dan sinergi semua pemangku kepentingan baik dalam negeri maupun lintas batas dan institusi, termasuk pemerintah, institusi keuangan, industri dan swasta.

Institusi keuangan di Indonesia dapat bekerja sama dengan institusi keuangan di kawasan, karena sama-sama menghadapi tantangan iklim dan menjalani perjalanan mitigasi iklim.

Ia juga mengatakan pemerintah adalah kunci untuk memobilisasi keuangan hijau. Keberpihakan dan berbagai dukungan pemerintah seperti memberikan insentif dan subsidi pada keuangan hijau akan mempercepat transisi hijau. Selain itu, ke depan keuangan hijau perlu diperluas ke usaha kecil dan menengah (UKM) untuk mendukung upaya mitigasi iklim.

Sebelumnya, Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan, dan Komunikasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Aman Santosa menyebut, OJK terus merumuskan berbagai kebijakan untuk mengembangkan sektor keuangan hijau.

Langkah ini untuk melengkapi kebijakan OJK sebelumnya yang telah merumuskan Roadmap Keuangan Berkelanjutan Tahap II 2021-2025 yang berfokus pada pengembangan penawaran dan permintaan.

OJK juga memberikan insentif baik kepada konsumen maupun institusi keuangan di sektor perbankan, pasar modal, dan industri keuangan nonbank, untuk mengembangkan keuangan hijau.

Insentif tersebut antara lain berupa penurunan bobot risiko kredit (ATMR) perbankan, diskon 50 persen untuk tarif pencatatan tahunan green bond oleh Bursa Efek Indonesia, dan relaksasi 50 persen untuk bobot risiko bagi perusahaan penyalur pembiayaan.

Sebagai dukungan terhadap pengembangan ekonomi hijau, OJK telah menerbitkan buku Taksonomi Hijau Indonesia (Indonesia Green Taxonomy) yang diluncurkan pada 2022 dan menjadikan Indonesia salah satu negara di dunia yang telah memiliki standar nasional untuk ekonomi hijau, di samping Tiongkok, Uni Eropa, dan ASEAN.

https://mejaslotgacor.com/

https://meja138.com/

https://pafisimalungun.info/

https://pafipohuwato.info/

https://heylink.me/kas-4d/

Pembayaran pajak Industri listrik tenaga uap di wilayah Lahendong, Kota Tomohon, Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) meningkatkan penerimaan pajak pada bulan Agustus 2024 di daerah ini.

“Pada bulan Agustus 2024, untuk pertumbuhan terbesar dipegang oleh sektor pengadaan listrik, gas, uap/air panas, dan udara dingin sebesar 83,72 persen (year on year/yoy) atau senilai Rp51,173 miliar, pada realisasi penerimaan pajak Sulut,” kata Kepala Kanwil DJPb Sulut Hari Utomo, di Manado, Kamis.

Dia mengatakan sektor tersebut mengalami pertumbuhan disebabkan peningkatan pembayaran pajak dari industri listrik tenaga uap di wilayah Lahendong.

Realisasi penerimaan pajak Provinsi Sulut pada bulan Agustus 2024 mencapai Rp321,864 miliar.

Ia menjelaskan realisasi tersebut menjadikan total penerimaan pajak Provinsi Sulut sampai dengan akhir Agustus 2024 mencapai Rp2,461 triliun, dan raihan ini menjadikan capaian persentase sebesar 57,72 persen dari target penerimaan 2024 sebesar Rp4,264 triliun.

Penerimaan pajak di Provinsi Sulut didominasi oleh Pajak Penghasilan (PPh) yang mencakup 58,67 persen dari total penerimaan atau sebesar Rp1,444triliun. Penerimaan pajak dengan kontribusi terbesar selanjutnya disusul oleh Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) dengan total kontribusi sebesar 38,27 persen atau senilai Rp989,2 miliar.

Hari mengatakan bahwa penerimaan perpajakan di Provinsi Sulut masih ditopang oleh sektor Administrasi Pemerintahan sebesar 24,54 persen atau senilai Rp578,536 miliar.

Sementara itu, pada sektor Pertambangan dan Penggalian Rp159,602 miliar, serta sektor Industri Pengolahan Rp155,36 miliar mengalami perlambatan, karena berkurangnya pembayaran PBB Pertambangan dan masih belum stabilnya harga komoditas kopra di Bitung dan Kotamobagu.

Selain dari sisi penerimaan perpajakan di wilayah Sulut, Kanwil DJP Suluttenggomalut telah memulai pengenalan Core Tax Administrasion System (CTAS).

Coretax adalah sistem inti administrasi perpajakan yang sedang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka Reformasi Perpajakan di bidang Teknologi Informasi dan Basis Data.

Untuk mengenalkan aplikasi tersebut, Kanwil DJP Suluttenggomalut telah mengajak Wajib Pajak Orang Pribadi di Sulut untuk mengikuti Edukasi Coretax.

Diharapkan, edukasi ini dapat meningkatkan pemahaman wajib pajak terhadap sistem perpajakan yang baru serta mendukung penerapan Coretax yang akan berlaku di seluruh Indonesia.

https://coachfactoryoutletbbx.net/

https://rtpmeja138.com/

https://apkmeja138.com/

https://meja138.jp.net/

https://heylink.me/kas4d__/

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara (Kanwil DJP Sumut) I melalui KPP Pratama Medan Timur menyita aset penunggak pajak berupa satu unit mobil senilai Rp250 juta.

“Kegiatan ini dilakukan juru sita pajak negara sebagai bagian dari upaya penegakan hukum perpajakan dan meningkatkan kepatuhan pajak di wilayah tersebut,” ujar Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumut I Arridel Mindra, di Medan, Kamis.

Arridel mengatakan penyitaan ini merupakan langkah tegas DJP untuk memastikan setiap penunggak pajak menjalankan kewajiban perpajakan dengan baik dan tepat waktu.

“Langkah tersebut diambil setelah wajib pajak tidak menindaklanjuti beberapa upaya persuasif yang telah dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak, termasuk surat teguran dan surat paksa,” kata Arridel.

Penyitaan ini adalah langkah yang diambil untuk menyelesaikan utang pajak yang belum dilunasi. Pihaknya berharap, bahwa tindakan ini menjadi peringatan bagi wajib pajak yang bersangkutan, dan lainnya agar lebih kooperatif dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka.

Arridel menambahkan penyitaan ini bukan sekadar tindakan represif, melainkan juga upaya edukasi kepada masyarakat bahwa perpajakan adalah kewajiban yang harus ditaati demi keberlanjutan pembangunan negara.

“Kami mendorong seluruh masyarakat, terutama para pelaku usaha untuk lebih taat dan transparan dalam membayar serta melaporkan pajak. Pajak adalah bentuk kontribusi nyata terhadap pembangunan daerah maupun nasional,” ujarnya pula.

Diharapkan dengan adanya tindakan ini diharapkan wajib pajak di wilayahnya semakin meningkat dan kepatuhan perpajakan dapat tercapai secara optimal. KPP Pratama Medan Timur berkomitmen untuk terus melakukan upaya persuasif dan penegakan hukum bagi Wajib Pajak yang belum melaksanakan kewajiban perpajakan.

Tindakan tegas yang dilakukan juga mendapatkan dukungan dari masyarakat luas, terutama para pelaku usaha yang sudah taat pajak. Mereka menyambut baik langkah ini sebagai upaya menciptakan keadilan dan kesetaraan bagi semua pelaku usaha.

https://sarahkoppelagency.com/

https://linkgeorgia.com/

https://heylink.me/kera4d-testing/

https://northfacesoutletonline.net/

https://heylink.me/kas_4d/

Chief Economist Bank Mandiri Andry Asmoro memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai kisaran 5,18 persen pada 2025.

Ia menilai salah satu penopang utama pertumbuhan ekonomi tahun depan berasal dari daya konsumsi masyarakat.

“Kita lihat pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun ini, proyeksi kita masih sama di 5,06 persen. Kemarin di 2024 semester I itu rata-ratanya di 5,08 persen, jadi sebenarnya masih relatif relevan dan ‘in line’ dengan proyeksi kami sepanjang tahun ini. Tahun depan ini ada peluang kemudian Indonesia itu akan tumbuh di kisaran 5,18 persen,” kata Andry dalam acara Economic Outlook Bank Mandiri dan Mandiri Sekuritas secara virtual di Jakarta, Kamis.

Dalam paparannya, Andry menjelaskan peningkatan pertumbuhan ekonomi tahun 2025 diikuti dengan prediksi inflasi di kisaran 3,13 persen, serta suku Bank Indonesia (BI) yang berada di level 5 persen. Sementara itu, pertumbuhan kredit dan deposit diprediksi naik masing-masing 11,04 persen dan 8,58 persen.

Adapun Bank Mandiri juga memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat mencapai 5,06 persen hingga akhir 2024.

Direktur Treasury & International Banking Bank Mandiri Eka Fitria mengatakan katalis utamanya didasarkan pada kinerja ekonomi sejauh ini yang relatif masih solid.

“Ekonomi makro Indonesia masih tangguh, kinerja ekonomi kuartal II sebesar 5,05 persen relatif kuat meski melambat dibanding kuartal I. Pertumbuhan ekonomi ditopang konsumsi masyarakat dan investasi,” kata Eka.

Eka menjelaskan, adanya penurunan suku bunga acuan dari Bank Indonesia (BI) maupun bank sentral AS (The Fed) bakal meningkatkan likuiditas global yang mendukung pertumbuhan ekonomi.

Hal tersebut tercermin dari data di mana beberapa minggu terakhir, telah banyak modal asing yang masuk ke dalam instrumen investasi Indonesia.

Berdasarkan Mandiri Spending Index, belanja masyarakat tercatat relatif stabil di sepanjang kuartal III 2024. Konsumsi masyarakat masih didorong oleh sektor gaya hidup, utamanya dari kelompok anak muda.

“Kelompok usia muda menjadi faktor pendorong penting pertumbuhan ekonomi setelah pandemi,” ujarnya.

Kemudian secara sektoral, perkembangan ekonomi Indonesia menunjukkan tren yang menguat dengan dukungan peningkatan sektor mobilitas seperti hotel, restoran, transportasi dan pergudangan.

Selain itu, sektor jasa hiburan juga menjadi aspek yang turut menopang pertumbuhan ekonomi.

https://pafisibolga.info/

https://pafipadangsidimpuan.info/

https://pafiprabumulih.info/

https://pafilubuklinggau.info/

https://heylink.me/cucu-zeus-gacor/

Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Doni P Joewono mengajak investor di Tiongkok untuk memanfaatkan peluang investasi di Indonesia, khususnya pada proyek strategis energi terbarukan, teknologi digital, serta hilirisasi industri.

Hal tersebut disampaikan dalam Indonesia-China Business Forum (ICBF) 2024 pada 25-27 September 2024 di Tiongkok, sebagai forum untuk memperkuat kerja sama ekonomi bilateral antara Indonesia dan Tiongkok, dan mempromosikan investasi di sektor-sektor strategis.

“Bank Indonesia mempromosikan proyek investasi strategis Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (Geothermal) di Candi Umbul Telomoyo, Jawa Tengah, kepada kalangan Investor dan asosiasi bisnis/industri, serta perwakilan pemerintah yang menangani kebijakan ekonomi, investasi manufaktur dan ekonomi hijau di Tiongkok,” kata Doni di Jakarta, Kamis.

Dalam forum strategis yang mengusung tema “Navigating New Horizons: Seizing Investment Opportunities in Indonesia for Stability and Sustainable Growth” itu, Doni menuturkan, Indonesia secara konsisten menjadi salah satu negara tujuan investasi yang paling menjanjikan bagi Tiongkok.

Menurut dia, beberapa hal penting yang dapat menjadi bahan pertimbangan bagi para investor untuk berinvestasi di Indonesia, antara lain stabilitas rupiah yang terjaga dan likuiditas yang memadai, didukung langkah mendorong penggunaan transaksi mata uang lokal (local currency settlement/LCT) untuk perdagangan dan investasi bilateral.

Sejak diimplementasikan pada 2021 hingga Juli 2024, nilai transaksi antara Indonesia dan Tiongkok dengan menggunakan mata uang lokal mencapai 1,2 miliar dolar AS, dengan rata-rata pengguna bulanan telah mencapai lebih dari tiga ratus perusahaan.

Selain itu, kondisi fundamental makroekonomi Indonesia yang kuat mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, dan komitmen penuh pemerintah Indonesia pada reformasi struktural, terutama dalam menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif untuk hilirisasi industri dan meningkatkan nilai tambah bagi perekonomian.

Lebih lanjut, digitalisasi tumbuh dan berkembang signifikan di Indonesia. Selama setahun terakhir, pertumbuhan transaksi pembayaran digital berbasis QR code mencapai 200 persen dengan total lebih dari 52 juta pengguna dan 33 juta merchants.

Kemudian, Indonesia memiliki komitmen untuk mendorong ekonomi yang inklusif dan hijau. Dalam hal ini, Bank Indonesia memainkan peran penting dalam memberikan dukungan kerangka kebijakan makroprudensial yang pro-growth.

Forum ICBF 2024 membahas isu di antaranya terkait peluang investasi di sekuritas Bank Indonesia serta peran Local Currency Settlement (LCS) dalam mengurangi ketergantungan pada valuta asing lain seperti dolar AS, untuk meminimalsir risiko fluktuasi nilai tukar dan meningkatkan efisiensi transaksi lintas negara.

Bank Indonesia juga menerima beberapa pernyataan minat, baik langsung kepada BI maupun bank perantara, untuk membeli Sekuritas Bank Indonesia.

ICBF 2024 diselenggarakan atas kolaborasi Bank Indonesia dengan UOB China dan Bank Mandiri Shanghai, didukung oleh Konsul Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Shanghai dan Duta Besar RI untuk Republik Rakyat Tiongkok.

Forum tersebut diharapkan dapat membuka lebih banyak peluang bagi pelaku usaha dan investor dari kedua negara, serta memperkuat fondasi kerja sama yang saling menguntungkan dan berkelanjutan.

https://push-agency.net/

https://dronetechroofing.com/

https://modernjewishhome.com/

https://pafitanjungbalai.info/

https://heylink.me/KASS138/

Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Banten mencatat inflasi di Banten tertinggi di Pulau Jawa yakni mencapai 2,45 persen hingga Agustus 2024.

Kepala Perwakilan BI Provinsi Banten Ameriza M Moesa, saat kegiatan capacity building TPID se Banten di Provinsi Jawa Tengah, Kamis mengatakan bahwa diperlukan kewaspadaan melalui evaluasi serta penyusunan rencana program pengendalian inflasi ke depan.

“Saat ini inflasi di Banten tercatat sebesar 2,45 persen, dan ini masih tertinggi di Pulau Jawa hingga Agustus. Kita target bisa berada di 2 persen dan ini suatu tantangan paling tidak kita masuk di tengah-tengah agar inflasi ini stabil,” katanya.

Maka untuk memperkuat kolaborasi dan sinergi tim TPID se Provinsi Banten melakukan kunjungan ke Jawa Tengah agar dapat belajar dengan TPID Jawa Tengah yang tercatat terbaik di Pulau Jawa pada tahun 2023.

“Tujuan kami untuk belajar bagi TPID yang ada di Banten, diharapkan setelah kunjungan kita dapet ilmu yang dapat diterapkan di Banten. Kegiatan ini juga masuk kedalam program jangka pendek dan tentunya jangan panjang,” katanya.

Pihaknya juga mengatakan pengendalian inflasi ini harus menjadi konsen dan kerjasama tim agar inflasi di Banten masuk di angka rata-rata atau dibisa dibawah angka nasional.

“Harus ada konsen kami agar inflasi di Banten masuk di angka rata-rata. Kami 2 persen aja sudah senang. Makanya kami melakukan studi banding ke jawa tengah yang mendapatkan penghargaan dari sisi inflasi,” katanya.

Sementara itu, Deputi Direktur Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah Gunawan Wicaksono, mengucapkan terimakasih kepada BI Banten karena telah berkunjung ke Jawa Tengah tepatnya di Kota Semarang untuk saling belajar dan berkolaborasi terkait pengendalian inflasi serta penanam bawang.

“Kami sangat menyambut baik kunjungi ini. Kami juga belajar dari Banten yang daerah nya sudah maju, kami juga Jawa Tengah berusaha untuk mensejahterkan masyarakat Jawa tengah,” katanya.

https://totallycebu.com/

https://boglechandler.com/

https://menes-job.com/

https://lankarani.net/

https://heylink.me/antirungkatclub/

Direktur Penerimaan Bukan Pajak Kementerian/Lembaga Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Wawan Sunarjo mengatakan, potensi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari pemanfaatan pasir laut mencapai Rp2,5 triliun per 50 juta meter kubik (m3). Meskipun begitu, ia menegaskan bahwa angka tersebut masih berupa hitungan kasar dan asumsi semata, karena hingga kini pengimplementasian ekspor pasir laut masih dikaji.

“Berapa sih sebetulnya (potensi PNBP-nya) ya? Kami pun gak berani ngomong,” ucap Wawan Sunarjo di Serang, Banten, Kamis.

Ia pun menjelaskan, angka tersebut didapatkan dari asumsi dan hitungan kasar jika terdapat 50 juta m3 pasir laut yang diekstraksi.

Dari jumlah tersebut, dimisalkan hanya 27,5 juta m3 pasir yang dimanfaatkan untuk kebutuhan domestik dengan Harga Pokok Penjualan (HPP) sebesar Rp93 ribu dan tarif sebesar 30 persen, maka PNBP yang terkumpul bisa mencapai Rp767,25 miliar.

Sementara sisanya diekspor sebanyak 22,5 juta m3 pasir laut dengan HPP senilai Rp228 ribu dan tarif 35 persen, sehingga dapat menghasilkan PNBP sebesar Rp1,79 triliun. Maka, total PNBP dari 50 juta m3 pasir laut tersebut mencapai Rp2,56 triliun.

Sedangkan menurut Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 82 Tahun 2021 tentang Harga Patokan Pasir Laut Dalam Perhitungan Tarif Atas Jenis PNBP, harga patokan untuk pasir laut ekspor sebesar Rp186 ribu.

Dengan demikian, maka asumsi nilai potensi PNBP yang bisa didapatkan dari pemanfaatan pasir laut menurut keputusan menteri tersebut menjadi Rp2,23 miliar.

Mengingat peraturan mengenai ekspor pasir laut yang masih baru, Wawan pun menyampaikan bahwa belum ada target penerimaan PNBP dari pemanfaatan pasir laut pada tahun depan.

“Pasir laut itu baru ada PP (Peraturan Pemerintah)-nya, sehingga di 2025 belum ada targetnya,” ujarnya.

Ekspor pasir laut sebelumnya diberhentikan, tapi kini kembali dibuka melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut.

Selain peraturan yang masih baru, tantangan lain dalam mengekspor pasir laut adalah diperlukannya kajian dan penelitian mendalam mengenai kandungan pasir yang diekspor.

Hal tersebut dikarenakan pemerintah hanya memperbolehkan pasir yang menjadi sedimen laut untuk diekspor.

Wawan mengatakan bahwa penelitian tersebut dibutuhkan agar produk yang diekspor benar-benar sudah dipastikan hanya berupa sedimen pasir tanpa mengandung mineral berharga, langka, atau yang dilarang untuk diekspor.

Ia menyatakan bahwa kemungkinan besar akan dibentuk tim khusus yang terdiri atas para pakar dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, maupun Kemenkeu untuk melakukan kajian mengenai ekspor pasir laut tersebut.

“Jadi, memang tidak serta merta punya konsesi, lalu angkut (pasirnya), (kemudian) diekspor — tidak. Pasti ada tim penilaiannya,” imbuhnya.

https://huat138.jp.net/

https://jagohuat.shop/

https://terushuat.site/

https://epal-shop.com/

https://heylink.me/KAS138__/

Warga perkotaan Indonesia sering mendengar merek-merek seperti Ace Hardware, Krisbow, Kaeser, Informa hingga minuman kekinian Chattime. Namun, sedikit orang tahu bahwa semua merek tersebut diciptakan oleh satu perusahaan yang sama dan berasal dari Indonesia, yakni Kawan Lama Group.

Kawan Lama Group kini menjadi salah satu ‘raja’ di industri retail, makanan, hingga kebutuhan rumah tangga di Indonesia. Semua kesuksesan perusahaan hari ini tak terlepas dari tangan dingin Wong Jin membangun perusahaan perkakas 69 tahun lalu.

Pada 1955, Wong Jin yang merupakan pedagang alat-alat perkakas dan bahan bangunan membuka toko di Glodok, Jakarta Barat. Toko bernama Kawan Lama ini berukuran sangat kecil, yakni 3×3 m2 atau hanya seukuran kamar tidur.

Meski kecil, toko Kawan Lama cukup moncer. Dia tetap bertahan sekalipun kondisi ekonomi dan politik Indonesia tak stabil. Selama berbisnis, diketahui Wong Jin selalu mengajak anak-anaknya ikut serta. Salah satu anak yang aktif diajak oleh Wong Jin adalah Kuncoro Wibowo alias Wong Jit Khoen.

Mengutip Tatler Asia, selama membantu ayah mengurusi toko dia belajar banyak soal bisnis dan pentingnya penguasaan bahasa asing, seperti bahasa Inggris dan bahasa Mandarin untuk keperluan bisnis. Situs resmi perusahaan menyebut, pada 1968 Kuncoro berhasil membawa Kawan Lama sebagai pemasok produk dari luar negeri.

Kepiawaian Kuncoro mengurus Kawan Lama membuatnya dipercaya memimpin perusahaan setelah Wong Jin wafat pada 1982. Di tangan Kuncoro, perusahaan kemudian melesat. Dia melakukan banyak modernisasi yang mendorong kerjasama dengan perusahaan-perusahaan luar negeri. Perkembangan ini tentu saja didukung oleh hal mendasar, yakni membaiknya iklim usaha di Indonesia.

Sejak Presiden Soeharto berkuasa, bisnis tiap perusahaan bisa berjalan dengan baik karena stabilitas politik dikendalikan dan pertumbuhan ekonomi digenjot. Alhasil, semua itu membuat banyak perusahaan bisa bergeliat, salah satunya Kawan Lama.

Dari sini, perusahaan menyebut di era 1980-an, Kawan Lama bertransformasi menjadi PT Kawan Lama Sejahtera dan berani membuka banyak cabang, serta membuat usaha baru di era setelahnya. Mulai dari Kaeser (1991), ACE Hardware (1995), dan sebagainya.

Selain dikendalikan Kuncoro, Kawan Lama juga dioperasikan oleh adiknya, Krisnandi Wibowo. Pada 1998, Kawan Lama membuat merek perkakas baru, yakni Krisbow yang singkatan nama Krisnandi Wibowo.

Sampai sekarang, Kawan Lama masih eksis dan mengendalikan lebih dari 30 merek usaha dan 1.200-an toko. Kuncoro sendiri dicatat Forbes (2024) memiliki harta US$ 1,05 miliar atau Rp16 triliun.

Rusia dilaporkan telah membuat program senjata di China untuk mengembangkan dan memproduksi pesawat nirawak (drone) serang jarak jauh. Hal ini dilaporkan dua sumber dari badan intelijen Eropa, serta berbagai dokumen.

IEMZ Kupol, anak perusahaan dari perusahaan senjata milik negara Rusia Almaz-Antey, telah mengembangkan dan menguji terbang model pesawat nirawak baru yang disebut Garpiya-3 (G3) di China dengan bantuan spesialis lokal.

Hal ini diketahui berdasarkan salah satu dokumen, berupa sebuah laporan yang dikirim Kupol ke kementerian pertahanan Rusia awal tahun ini yang menguraikan pekerjaannya.

Kupol memberi tahu kementerian pertahanan dalam pembaruan berikutnya bahwa mereka mampu memproduksi pesawat nirawak termasuk G3 dalam skala besar di sebuah pabrik di China sehingga senjata tersebut dapat digunakan dalam “operasi militer khusus” di Ukraina.

G3 diketahui dapat menempuh jarak sekitar 2.000 km (1.200 mil) dengan muatan 50 kg (110 pon), menurut laporan kepada kementerian pertahanan Rusia dari Kupol, yang dikenai sanksi AS pada Desember 2023.

Sampel G3 dan beberapa model pesawat nirawak lain yang dibuat di China telah dikirim ke Kupol di Rusia untuk pengujian lebih lanjut, lagi-lagi dengan melibatkan para ahli di China.

Dokumen tersebut tidak mengidentifikasi spesialis pesawat nirawak China yang terlibat dalam proyek yang diuraikannya, dan laporan tersebut tidak dapat menentukan identitas mereka.

Kupol telah menerima pengiriman tujuh drone militer buatan China, termasuk dua G3, di kantor pusatnya di kota Izhevsk, Rusia, menurut dua dokumen terpisah. Dokumen tersebut merupakan faktur yang dikirim ke Kupol pada musim panas oleh sebuah perusahaan Rusia yang menurut dua sumber intelijen Eropa berfungsi sebagai perantara dengan pemasok China.

Faktur tersebut, yang salah satunya meminta pembayaran dalam yuan China, tidak menyebutkan tanggal pengiriman atau mengidentifikasi pemasok di China.

Kedua sumber intelijen tersebut mengatakan pengiriman sampel drone ke Kupol adalah bukti konkret pertama yang ditemukan agensi mereka tentang seluruh kendaraan udara nirawak (UAV) yang diproduksi di China yang dikirim ke Rusia sejak perang Ukraina dimulai pada Februari 2022.

Mereka meminta agar identitas mereka maupun organisasi mereka tidak disebutkan karena informasi tersebut sangat sensitif. Mereka juga meminta agar rincian tertentu yang terkait dengan dokumen tersebut dirahasiakan, termasuk tanggal pastinya.

Sementara Kementerian Luar Negeri China mengatakan pihaknya tidak mengetahui adanya proyek semacam itu. Mereka menambahkan bahwa Beijing memiliki langkah-langkah pengendalian yang ketat terhadap ekspor pesawat nirawak, atau UAV.

Fabian Hinz, seorang peneliti di International Institute for Strategic Studies, sebuah lembaga pemikir pertahanan yang berpusat di London, mengatakan pengiriman UAV dari China ke Rusia, jika dikonfirmasi, akan menjadi perkembangan yang signifikan.

“Jika Anda melihat apa yang diketahui telah dikirimkan China sejauh ini, sebagian besar adalah barang-barang dengan penggunaan ganda – itu adalah komponen, sub-komponen, yang dapat digunakan dalam sistem persenjataan,” katanya, seperti dikutip Reuters, Jumat (27/9/2024).

“Itulah yang telah dilaporkan sejauh ini. Namun, yang belum benar-benar kita lihat, setidaknya di sumber terbuka, adalah transfer sistem persenjataan secara keseluruhan yang terdokumentasi,” tambahnya.

Kondisi Lebanon saat ini sedang tidak baik-baik saja setelah serangan udara berkelanjutan Israel terhadap Hizbullah di negara tersebut.

Israel terus menolak seruan global untuk gencatan senjata dengan kelompok Hizbullah, termasuk dari sekutu terbesarnya, Amerika Serikat (AS), sambil melanjutkan serangan udara yang telah menewaskan komandan kelompok militan dan ratusan orang di Lebanon. Situasi ini makin meningkatkan kekhawatiran akan perang regional yang meluas di Timur Tengah.

Menurut keterangan dari Pasukan Pertahanan Israel (IDF) di platform pesan Telegram, sirene peringatan berbunyi di beberapa area di pusat Israel akibat rudal yang ditembakkan dari Yaman.

Pada Kamis pekan ini, Israel secara tegas menolak upaya gencatan senjata 21 hari yang didorong oleh Amerika Serikat, sekutu utamanya. Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, menegaskan bahwa negaranya akan melanjutkan serangan terhadap Hizbullah hingga mencapai “kemenangan”.

Sebagai informasi, konflik antara Israel dan Hizbullah, yang didukung oleh Iran, telah berlangsung selama beberapa dekade sejak terbentuknya gerakan tersebut pada 1982 sebagai respons terhadap invasi Israel ke Lebanon.

Dalam perang besar terakhir antara keduanya pada 2006, ribuan warga sipil terpaksa mengungsi, dan infrastruktur di kedua negara mengalami kerusakan parah. Konflik ini sekarang telah memasuki fase yang lebih kompleks dengan keterlibatan berbagai kelompok regional, seperti Houthi.

Ekonomi Lebanon Alami Goncangan

Dikutip dari Jordan Times, The European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) memperkirakan ekonomi Lebanon akan semakin terpuruk pada 2024 karena gejolak geopolitik.

Ekonomi Lebanon diprediksi akan menyusut sebesar 1% pada 2024, dengan EBRD sangat merevisi estimasi yang dibuat pada bulan Mei yang menyatakan bahwa ekonomi yang tertekan itu akan tumbuh sedikit.

Perang Israel di Gaza telah memengaruhi pertumbuhan ekonomi negara-negara tetangga, dan pertempuran kini semakin meningkat di Lebanon.

“Setiap eskalasi pasti akan membebani pertumbuhan,” kata Beata Javorcik, kepala ekonom EBRD, kepada AFP.

Negara tersebut, yang sudah menghadapi kondisi ekonomi yang sulit dan inflasi yang sangat tinggi, telah kehilangan lebih dari 40% dari PDB-nya sejak 2018, menurut laporan bank tersebut.

Bank tersebut menambahkan bahwa “kemandekan politik dan stagnasi dalam kemajuan reformasi kritis terus menghambat pemulihan.”

Sumber lain yaitu The New Arab mengatakan bahwa Menteri Ekonomi Lebanon bahkan telah mendesak warga Lebanon untuk tidak “membeli dengan panik” dan menghindari “menimbun kebutuhan dasar,” menyatakan bahwa Lebanon memiliki cukup pasokan makanan dan bahan bakar untuk beberapa bulan ke depan dan jalur pasokan tidak terancam.

Amin Salam, menteri ekonomi dan perdagangan sementara Lebanon, mengungkapkan pernyataan tersebut dalam sebuah pertemuan darurat padaSelasa yang mempertemukan serikat pekerja di sektor pasokan makanan, bahan bakar, dan barang-barang dasar.

Pertemuan ini diadakan untuk membahas rencana kontingensi mendesak karena Lebanon mengalami serangan mematikan yang tidak pandang bulu oleh Israel, yang paling intensif di bagian selatan negara tersebut dan telah menewaskan lebih dari 600 orang sejak Senin.

Serangan tersebut telah menyebabkan setidaknya 90.000 orang mengungsi dari rumah mereka dan mencari perlindungan di sekolah-sekolah yang diubah menjadi tempat penampungan di berbagai daerah negara itu.

Beberapa warga Lebanon bergegas membeli barang-barang dasar karena kekhawatiran akan kekurangan yang akan datang dan penghentian pasokan makanan dan bahan bakar jika perang meluas.