ASIABLOG

Presiden Prabowo Subianto telah mencanangkan bahwa Indonesia harus dapat swasembada pangan bahkan menjadi lumbung pangan dunia di tahun 2028. Kondisi ini menunjukkan komitmen tinggi pemerintah dalam mewujudkan kedaulatan pangan di Indonesia.

Kedaulatan pangan merupakan aspek fundamental dalam pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat suatu negara. Di Indonesia, tantangan kedaulatan pangan semakin kompleks akibat pertumbuhan penduduk, perubahan iklim, degradasi lahan, serta distribusi pangan yang tidak merata.

Terdapat beberapa alasan mengapa kepala negara menempatkan kedaulatan pangan sebagai prioritas utama dalam pemerintahannya. Alasan pertama ialah untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor pangan. Selain itu, kedaulatan pangan yang kuat dapat mengurangi risiko inflasi pangan dan mencegah kerusuhan sosial akibat kelangkaan atau kenaikan harga pangan.

Alasan berikutnya ialah dengan program kedaulatan pangan, petani lokal dapat lebih sejahtera melalui peningkatan produksi dan akses pasar yang lebih baik. Selanjutnya kedaulatan pangan yang baik akan berdampak pada peningkatan gizi dan kesehatan masyarakat, yang mendukung produktivitas nasional.

Namun untuk mewujudkan kedaulatan pangan ini pemerintah tidak dapat menyelesaikannya sendiri dan membutuhkan dukungan dari sub sistem lain. Salah satu subsistem yang dapat mendukung ialah dengan pemanfaatan instrumen sosial Islam seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf (Ziswaf).

Instrumen sosial Islam telah terbukti menjadi alat yang efektif dalam mengentaskan kemiskinan dan memperkuat ekonomi umat. Dalam konteks kedaulatan pangan, optimalisasi instrumen ini dapat memberikan solusi berkelanjutan untuk meningkatkan akses pangan, meningkatkan produksi pertanian, serta memberdayakan petani kecil dan masyarakat rentan. Artikel ini akan membahas bagaimana optimalisasi Ziswaf dapat berkontribusi dalam mewujudkan kedaulatan pangan di Indonesia.

Peran zakat
Zakat adalah salah satu pilar Islam yang berfungsi sebagai instrumen redistribusi kekayaan untuk kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks kedaulatan pangan, zakat dapat digunakan untuk berbagai program pemberdayaan. Apabila kita merujuk pada data menunjukkan bahwa penghimpunan zakat yang dilakukan oleh Baznas mencapai 33 triliun rupiah di tahun 2023 dan 26 triliun rupiah sampai dengan pertengahan tahun 2024.

Program pertama ialah yang bersifat karitatif melalui subsidi pangan bagi masyarakat miskin. Sebagian dana zakat dapat dialokasikan untuk menyediakan bahan pangan bagi kelompok rentan.

Program kedua ialah melalui zakat produktif, di mana dana zakat dapat digunakan untuk memberikan modal kepada petani gurem- petani yang memiliki lahan di bawah setengah hektare- agar mereka dapat meningkatkan produktivitas pertanian mereka.

Salah satu kendala yang dimiliki para petani gurem ialah keterbatasan modal untuk menggarap sawah yang dimiliki. Melalui bantuan dana bergulir zakat produktif ini akan mampu menolong para petani gurem. Selain itu, zakat dapat dimanfaatkan untuk menyediakan pelatihan, teknologi, serta akses pasar bagi petani gurem.

Instrumen lainnya yang dapat dimanfaatkan selain zakat ialah infak dan sedekah. Kedua instrumen ini adalah bentuk kedermawanan yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan pangan bagi masyarakat yang terkena bencana, kemiskinan ekstrem, atau kondisi darurat lainnya. Program bantuan pangan gratis, dapur umum, dan distribusi sembako dapat dibiayai melalui dana infak dan sedekah.

Instrumen ketiga ialah melalui optimalisasi wakaf produktif. Wakaf, khususnya wakaf produktif, memiliki potensi besar dalam mendukung kedaulatan pangan di Indonesia. Beberapa penerapan wakaf dalam sektor pangan antara lain dapat digunakan untuk wakaf lahan pertanian, tanah wakaf dapat dimanfaatkan sebagai lahan produktif untuk pertanian berkelanjutan.

Selain itu, dana wakaf dapat digunakan untuk membangun irigasi, gudang penyimpanan, dan fasilitas pengolahan hasil pertanian. Model wakaf uang dapat digunakan untuk mendukung usaha pertanian dan distribusi pangan.

Saat ini banyak aset wakaf berupa lahan atau bangunan yang belum dimanfaatkan secara optimal. Dengan perencanaan yang tepat, aset ini dapat digunakan untuk program kedaulatan pangan, misalnya dengan mengonversi lahan wakaf kosong menjadi lahan pertanian produktif yang dikelola oleh komunitas petani.

Atau memanfaatkan bangunan wakaf yang tidak terpakai sebagai pusat distribusi pangan atau pusat pelatihan pertanian. Selain itu, kita dapat mengubah aset wakaf menjadi ekosistem pertanian terpadu, seperti pondok pesantren berbasis pertanian atau koperasi pangan berbasis wakaf.

Agar instrumen sosial Islam lebih efektif, perlu dilakukan digitalisasi pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Dengan platform digital, distribusi dana dapat dilakukan secara transparan dan akuntabel sehingga dapat menjangkau lebih banyak penerima manfaat.

Sinergi antara lembaga zakat, wakaf, serta sektor swasta dan pemerintah sangat penting dalam mengoptimalkan pemanfaatan dana Ziswaf. Misalnya, dana zakat dan wakaf dapat digunakan untuk mendukung program kedaulatan pangan pemerintah seperti bantuan pangan non-tunai dan subsidi pertanian.

Masyarakat perlu diberikan edukasi mengenai pentingnya zakat, infak, sedekah, dan wakaf dalam mendukung kedaulatan pangan. Kampanye dan sosialisasi yang masif dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menyumbangkan dana Ziswaf untuk kedaulatan pangan.

Optimalisasi Ziswaf merupakan solusi strategis dalam mewujudkan kedaulatan pangan di Indonesia. Dengan pengelolaan yang transparan, digitalisasi, serta sinergi dengan berbagai pihak, zakat, infak, sedekah, dan wakaf dapat menjadi motor penggerak bagi kesejahteraan masyarakat dan kedaulatan pangan nasional.

Oleh karena itu, diperlukan komitmen bersama dari pemerintah, lembaga keuangan syariah, serta masyarakat untuk mengembangkan dan memperluas manfaat Ziswaf dalam mendukung kedaulatan pangan yang berkelanjutan.

BET88

Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional Mari Elka Pangestu buka suara mengenai penyebab anjloknya pasar saham RI, Selasa (18/3/2025). Menurutnya ini lebih disebabkan pada persepsi pasar.

“Saya rasa kita lihat fundamental ekonomi secara umum relatif stabil. Tetapi memang ada kekhawatiran-kekhawatiran yang muncul di pasar,” kata Mari Elka kepada wartawan, di Kompleks Istana Kepresidenan, Rabu (19/3/2025).

Kekhawatiran itu berkaitan dengan adanya potensi perlambatan pertumbuhan ekonomi, nilai impor yang turun, juga tingkat deposito di perbankan yang menurun, dan beberapa indikator lain.

“Jadi ada kekhawatiran mengenai turunnya pertumbuhan,” Sebutnya.

Sehingga DEN merekomendasikan kepada pemerintah untuk menjaga pertumbuhan. Termasuk dengan realokasi anggaran yang dilakukan harus mendorong ekonomi, sehingga belanja pemerintah bisa menjadi pendorong pertumbuhan.

Kemudian Mari Elka juga melihat adanya kekhawatiran dari pasar karena penerimaan pajak turun, serta fiscal discipline. Menurutnya Presiden perlu mengulang komitmen pemerintah untuk menjaga keuangan yang sehat di pemerintahan.

“Tapi saya rasa Presiden sudah berulang kali menegaskan komitmen beliau untuk menjaga fiscal discipline. Jadi ini perlu diulang pada kali ini,” katanya.

Berlanjut terkait dengan tata kelola BUMN. Seperti adanya Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara harus dijalankan oleh orang-orang yang prodesional, dan menerapkan transparansi serta tata kelola yang tepat.

Selain itu, mantan Direktur Bank Dunia ini juga menampik bahwa penurunan IHSG kemarin disebabkan kebijakan pemerintah yang tidak berpihak ke pasar atau pro pasar. Menurutnya ini hanya sebatas persepsi dan ketidakjelasan sehingga menyebabkan ketidakpastian.

“Saya rasa bukan tidak propasar ya. Tapi lebih kepada persepsi mereka bahwa ada ketidakjelasan yang mereka anggap menyebabkan ketidakpastian. Jadi maka itu sebetulnya ini buat kami ini lebih banyak bagaimana kita bisa menjelaskan dengan lebih baik beberapa hal yang menjadi concern mereka,” kata Mari Elka.

Slot88 Resmi

Asosiasi Pengusaha Truk (APTRINDO) berencana melakukan mogok besar-besaran, berhenti operasi pada hari Kamis-Jumat (21-22 Maret 2025). Hal ini merespons Surat Keputusan Bersama (SKB) Angkutan Barang untuk periode Lebaran 2025 yang diterbitkan pemerintah.

Dalam SKB tentang pengaturan lalu lintas jalan serta penyeberangan selama masa arus mudik/balik angkutan Lebaran 2025/144 Hijriah, pembatasan angkutan barang akan diberlakukan mulai Senin (24/3/2025) pukul 00.00 WIB hingga Selasa (8/4/2025) pukul 24.00 di jalan tol dan nontol. Artinya, pembatasan diberlakukan selama 16 hari, berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya selama 10-12 hari.

Pengusaha pun ikut resah dengan kebijakan pemerintah terkait pembatasan truk dengan sumbu besar dan menyayangkan rencana pembatasan itu tidak diumumkan dan disosialisasikan jauh-jauh hari.

Wakil Ketua Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jakarta Nurjaman mengatakan, pengumuman kebijakan pembatasan truk besar oleh pemerintah cukup mendadak.

“Cukup resah sih ya, karena dengan adanya aksi mogok supir truk, menyebabkan operasional bisnis sedikit terganggu, apalagi berkaitan dengan bisnis ekspedisi,” kata Nurjaman kepada wartawan CNBC Indonesia, Senin (17/3/2025).

“Kalau dari tahun-tahun lalu kan diumumkannya jauh-jauh hari, ya sebulan sebelumnya lah. Di tahun ini malah agak mendadak, akhirnya para supir mengeluh, imbasnya pun ke kami para pengusaha,” ujarnya.

Nurjaman pun mengatakan, seharusnya pemerintah melibatkan para stakeholder, termasuk pengusaha dan para supir truk untuk merembung kebijakan pembatasan ini.

“Namanya menerapkan kebijakan, seharusnya pemerintah melibatkan stakeholder termasuk kami para pengusaha dan dirembukinnya jauh-jauh hari,” ungkapnya.

Meski begitu, pihaknya juga mendukung langkah pemerintah yang membatasi angkutan barang, tetapi dengan catatan jika pengumumannya dilakukan jauh-jauh hari, setidaknya sebulan sebelum masa mudik Lebaran.

“Kalau pembatasan sih agak setuju ya, karena menjelang Lebaran tuh pola masyarakat yang lebih besar ya konsumsi, jadi truk-truk sembako, makanan, BBM mungkin tidak kena, namun tetap harusnya disosialisasikan jauh-jauh hari, bukan diumumkannya dekat-dekati mudik, agar pengusaha bisa mempersiapkan,” tukasnya.

Sementara pada Lebaran mendatang, pembatasan diberlakukan selama 16 hari, berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya selama 10-12 hari.

Saat ini QRIS Tap Bank Mandiri sudah dapat digunakan untuk pembelian tiket perjalanan MRT. Teknologi berbasis NFC dari Bank Indonesia ini akan membuat transaksi lebih cepat tanpa perlu memindai kode QR.

Direktur Teknologi Informasi Bank Mandiri Timothy Utama mengatakan ke depan, implementasi QRIS Tap akan diperluas ke seluruh jaringan MRT, TransJakarta, LRT, serta berbagai moda transportasi lainnya.

Sebagai bentuk apresiasi kepada pengguna, Bank Mandiri juga menghadirkan promo spesial berupa cashback 50% naik MRT Jakarta dari Stasiun Bundaran HI dan turun di Stasiun Lebak Bulus maupun sebaliknya menggunakan QRIS Tap Livin’. Promo ini berlaku mulai dari 14 Maret-13 April 2025.

Timothy juga menegaskan bahwa implementasi QRIS Tap NFC merupakan langkah strategis dalam mempercepat transformasi digital di sektor keuangan dan mendorong pertumbuhan ekonomi, sejalan dengan visi Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2030.

“Kami terus berinovasi menghadirkan solusi pembayaran yang seamless dan efisien, terutama bagi sektor dengan kebutuhan transaksi tinggi seperti transportasi dan ritel. QRIS Tap tidak hanya meningkatkan pengalaman pengguna, tetapi juga mendukung akselerasi ekonomi digital di Indonesia,” ungkap Tim, di Jakarta, dikutip Minggu (16/3/2025).

Adapun, fitur QRIS Tap Livin’ tersedia untuk perangkat Android dengan fitur NFC dan akan terus dikembangkan untuk kompatibilitas yang lebih luas.

Bank Mandiri sendiri telah memiliki infrastruktur yang kuat untuk mendukung ekosistem pembayaran digital. Saat ini, tercatat ada ratusan ribu mesin EDC Bank Mandiri di berbagai merchant favorit, yang akan menjadi bagian dari implementasi QRIS Tap.

Selain sektor transportasi, fitur QRIS Tap juga diharapkan dapat diadopsi oleh lebih banyak merchant yang menggunakan mesin EDC, termasuk UMKM, ritel, restoran cepat saji, dan berbagai layanan lainnya. Dengan semakin luasnya penerapan teknologi ini, Bank Mandiri berkomitmen untuk terus mendorong pertumbuhan transaksi digital yang lebih inklusif dan memberdayakan pelaku usaha di berbagai sektor.

Untuk menggunakan fitur QRIS Tap di Livin’ by Mandiri, nasabah perlu memastikan smartphone mereka memiliki fitur NFC yang aktif. Selanjutnya, buka aplikasi Livin’ by Mandiri, masuk ke menu QR Bayar, dan klik menu Tampilkan QR. Setelah memasukkan PIN, nasabah bisa langsung melakukan pembayaran dengan mendekatkan ponsel ke terminal atau mesin pembayaran yang mendukung QRIS Tap NFC.

“QRIS Tap tidak menggantikan metode QRIS yang sudah ada, tetapi justru menjadi pelengkap yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan transaksi yang lebih cepat dan efisien. Khususnya di sektor transportasi, fitur ini memberikan kemudahan bagi pengguna dengan proses pembayaran yang lebih praktis dan minim hambatan, sehingga mendukung pengalaman transaksi yang lebih seamless,” jelas Tim.

Sejak diluncurkan pada Oktober 2021, Livin’ by Mandiri telah menunjukkan pertumbuhan yang mengesankan. Hingga Februari 2025, pengguna aplikasi Livin’ by Mandiri menembus angka lebih dari 30 juta pengguna. Dari jumlah tersebut, total nilai transaksi Livin’ by Mandiri telah mencapai Rp 678 triliun. Realisasi tersebut menegaskan tingginya adopsi dan kepercayaan masyarakat terhadap layanan perbankan digital Bank Mandiri.

Pasar saham Amerika Serikat (AS) kehilangan triliunan dolar AS dalam kurun waktu tiga minggu. Hal ini juga diikuti dengan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang kehilangan ratusan triliun dalam waktu singkat.

Dilansir dari CNBC International, penurunan cepat sebesar 10% dari rekor tertinggi ke wilayah koreksi pada indeks S&P 500 telah menghapus triliunan dolar dari nilai pasar.

Menurut data FactSet, nilai pasar S&P 500 pada puncaknya pada 19 Februari mencapai US$52,06 triliun. Namun, dengan penurunan pada Kamis, nilai pasar indeks tersebut turun menjadi US$46,78 triliun.

Hal ini berarti total kerugian mencapai sekitar US$5,28 triliun dalam waktu kurang lebih tiga minggu atau sekitar Rp86.328 triliun.

Penurunan dari S&P 500 ini terjadi di tengah bayang-bayang perang dagang yang semakin memanas di bawah pemerintahan Presiden AS, Donald Trump dengan beberapa mitra dagang utama AS.

Berita tentang tarif sering kali memengaruhi pergerakan pasar. Selain itu, tanda-tanda perlambatan pertumbuhan ekonomi semakin terlihat, dengan survei sentimen konsumen yang lemah serta prospek bisnis yang lesu dari peritel besar seperti Walmart.

“Interaksi kami dengan klien menunjukkan bahwa suasana mulai berubah. Meskipun banyak yang menganggap pembicaraan tentang resesi masih terlalu dini, kekhawatiran terhadap kebijakan yang tidak menentu dari pemerintahan baru semakin meningkat, dengan ‘pajak ketidakpastian’ yang membebani ekspektasi pertumbuhan,” ujar ahli strategi Barclays, Emmanuel Cau, dalam sebuah catatan kepada kliennya.

Faktor lain yang turut berkontribusi terhadap penurunan ini adalah pelemahan saham-saham berbasis pertumbuhan yang terkait dengan kecerdasan buatan (AI). Sejak 19 Februari, saham Nvidia telah turun 17%, sementara ETF Roundhill Magnificent Seven (MAGS) mengalami penurunan sebesar 16%.

Kenaikan pesat saham-saham terkait AI sebelum koreksi telah menimbulkan kekhawatiran bahwa pasar saham terlalu mahal, dengan beberapa perusahaan sempat memiliki kapitalisasi pasar di atas US$3 triliun. Meskipun telah mengalami koreksi, indeks S&P 500 masih diperdagangkan pada rasio harga terhadap laba (P/E ratio) sebesar 24,1 kali laba 12 bulan terakhir, menurut FactSet-jauh di atas rata-rata jangka panjangnya.

IHSG “Kehilangan” Rp466 Triliun

Dan tidak hanya S&P 500, IHSG juga terkoreksi dari kapitalisasi pasar Rp11.730 triliun pada 19 Februari 2025 menjadi Rp11.264 triliun pada 14 Maret 2025 atau turun sekitar Rp466 triliun dalam tiga pekan terakhir.

Pada penutupan perdagangan kemarin (14/3/2025), anjloknya IHSG juga terjadi setelah pemerintah mengumumkan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga akhir Februari 2025 tercatat defisit Rp31,2 triliun atau 0,13% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Defisit per Februari ini adalah yang pertama dalam empat tahun terakhir.

Pendapatan negara hingga akhir Februari 2025 mencapai Rp316,9 triliun. Komponen terbesar adalah pajak yang mencapai Rp187,8 triliun dan bea cukai Rp52,6 triliun.

Sementara itu, belanja negara dalam dua bulan pertama adalah Rp348,1 triliun atau 9,6% dari target APBN. Pemerintah pusat menghabiskan Rp211,5 triliun dan transfer daerah Rp136,6 triliun.

Defisit APBN per Februari tahun ini berbanding terbalik dengan tiga tahun sebelumnya di mana pada periode tersebut masih mencatat surplus.

Hal ini menunjukkan besarnya ketergantungan Indonesia terhadap harga komoditas. Sebagai catatan, Indonesia mendapatkan berkah lonjakan harga komofditas sejak 2022 atau setelah meletusnya perang Rusia-Ukraina.

Kas138

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tengah merevisi Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai tarif royalti di sektor mineral dan batu bara. Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan kontribusi penerimaan negara dari sumber daya alam.

Wakil Menteri ESDM, Yuliot Tanjung menegaskan bahwa regulasi ini masih dalam tahap finalisasi dan belum diterbitkan sebagai Peraturan Pemerintah. Hal ini sekaligus membantah bahwa aturan ini akan mulai berlaku pada 15 Maret mendatang.

“Nggak (berlaku 15 Maret), ini RPP-nya aja belum terbit,” ujar Yuliot di Gedung Kementerian ESDM, Jumat (14/3/2025).

Menurut Yuliot, saat ini rancangan aturan tersebut sudah dikirimkan ke Sekretariat Negara (Setneg) untuk proses lebih lanjut. Meski begitu, ia menjelaskan bahwa masih ada tahapan pengundangan yang harus dilalui sebelum aturan ini resmi diberlakukan.

“Jadi, ini kan tergantung proses pengundangan. Jadi, kan substansi disepakati, kemudian ada proses pengundangan,” tambahnya.

Yuliot mengatakan revisi peraturan ini setidaknya akan mencakup dua PP utama. Pertama, PP tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang saat ini diatur dalam PP Nomor 26 Tahun 2022. Kedua, PP tentang Royalti Batu Bara, yang mengacu pada PP Nomor 15 Tahun 2022.

Kas138

Produsen mobil Jerman, Volkswagen (VW), terbuka untuk memproduksi senjata dan peralatan militer. Hal ini disampaikan langsung oleh CEO Oliver Blume.

Blume menyampaikan pernyataan tersebut sebagai tanggapan atas pengumuman Uni Eropa baru-baru ini tentang rencana untuk membelanjakan hingga US$870 miliar (Rp14.281 triliun) untuk sektor pertahanannya.

Berbicara kepada penyiar negara Jerman NDR pada Selasa (11/3/2025), Blume mengumumkan bahwa pembuat mobil itu sedang memeriksa dengan saksama kebutuhan industri pertahanan.

Semua opsi tersedia, katanya, termasuk mengubah beberapa pabrik dari produksi sipil menjadi produksi militer. “Kami pada dasarnya terbuka terhadap topik-topik seperti itu,” klaim Blume.

Gagasan tersebut didukung oleh produsen senjata terbesar Jerman, Rheinmetall. CEO Rheinmetall, Armin Papperger, mengatakan pada Rabu bahwa fasilitas VW di Osnabrueck akan cocok untuk diubah.

VW sebelumnya memproduksi kendaraan militer untuk Wehrmacht, angkatan bersenjata Nazi Jerman, selama Perang Dunia II, termasuk pengangkut ringan Kübelwagen dan kendaraan amfibi berpenggerak empat roda Schwimmwagen.

Sebuah pabrik VW terlibat dalam pembuatan komponen untuk bom terbang V-1, sejenis rudal jelajah awal yang digunakan untuk menimbulkan efek yang menghancurkan oleh Nazi.

Saat ini, raksasa otomotif itu tengah kesulitan. Hal ini terlihat dari penurunan penjualan serta laba tahun lalu, sehingga VW terpaksa mengumumkan penutupan pabrik dan PHK massal di Jerman untuk pertama kalinya.

Sementara itu, Uni Eropa mengintensifkan upayanya untuk melakukan militerisasi setelah Presiden AS Donald Trump berulang kali mengkritik anggota NATO Eropa karena gagal memenuhi komitmen pengeluaran pertahanan blok tersebut.

Sebagai tanggapan, Brussels mengumumkan inisiatif militerisasi besar yang diusulkan oleh Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen. Dijuluki ReArm Europe, rencana tersebut dapat mengalihkan US$870 miliar ke sektor pertahanan selama empat tahun ke depan.

Sementara pengumuman itu membuat harga saham produsen senjata terbesar di Eropa melonjak, rencana itu ditolak oleh anggota parlemen Belanda, dengan alasan masalah fiskal.

Penjualan arloji pintar (smartwatch) global anjlok 7% secara tahun-ke-tahun (YoY) sepanjang 2024. Fenomena ini menandai penurunan pasar swartwatch pertama, menurut laporan firma riset Counterpoint.

Pemicu merosotnya pasar smartwatch adalah penurunan penjualan model Apple Watch standar, terutama di India. Counterpoint mengatakan pengguna menuntut inovasi yang lebih signifikan.

Model Apple Watch baru dinilai tidak memiliki kebaruan yang menarik minat masyarakat. Hal ini membuat siklus penggantian smartwatch melambat.

“Apple Watch mengalami penurunan momentum pada ulang tahunnya yang ke-10, meskipun seri S10 telah diluncurkan. Pendorong terbesar penurunan tersebut adalah Amerika Utara, di mana absennya Ultra 3 dan minimnya peningkatan fitur pada jajaran S10 menyebabkan konsumen menahan pembelian,” kata Senior Research Analyst Counterpoint Anshika Jain.

“Selain itu, sengketa paten membatasi pengiriman pada paruh pertama tahun ini. Perlambatan jajaran Apple Watch SE yang ada dan kurangnya model SE baru juga berkontribusi terhadap penurunan tersebut,” ia menambahkan.

Kendati penjualan Apple Watch mengalami penurunan 19% YoY, tetapi Apple masih merajai pasar smartwatch di seluruh dunia dengan pangsa pasar 22%. Selain Apple, pabrikan smartwatch yang masuk jejeran ‘Top 5’ mencatat pertumbuhan positif.

Huawei yang berada di posisi kedua dengan pangsa pasar 13% membukukan pertumbuhan 35% YoY. Sementara itu, Samsung bertengger di posisi ketiga dengan pertumbuhan tipis 3%. Pangsa pasarnya 9%.

Samsung yang baru-baru ini memperkenalkan seri Galaxy Watch 7, Galaxy Watch Ultra, dan Galaxy Watch FE berhasil mendorong adopsi yang kuat, dikutip dari laman resmi Counterpoint, Rabu (12/3/2025).

Selanjutnya, Xiaomi menempati urutan keempat dengan pertumbuhan paling drastis sebesar 135% YoY. Xiaomi berhasil mengumpulkan pangsa pasar 8%.

Counterpoint mencatat Xiaomi mengalami pertumbuhan di berbagai negara, didukung kinerja penjualan yang baik untuk seri Watch S1 dan Redmi Watch.

Merek imoo berada di peringkat kelima dengan pertumbuhan 22% YoY. Sementara untuk merek smartwatch lainnya yang tak masuk daftar ‘Top 5’ secara kolektif mengalami penurunan 22% YoY.

Dilihat dari adopsinya, masyarakat China paling banyak berkontribusi terhadap pengapalan smartwatch sepanjang 2024, yakni mencapai 25%. Di urutan kedua ada India dengan kontribusi 23% terhadap penjualan global.

Negara-negara non-blok (NAM) berkontribusi terhadap 22% penjualan smartwatch global dan menempati urutan ketiga. Selanjutnya ada Eropa, Asia Pasifik keculai China dan India, Asia Tenggara, dan Amerika Latin, secara berurutan menempati posisi keempat hingga ketujuh.

Slot Qris

Pemerintah Singapura tengah berupaya mempercepat permintaan ekstradisi Indonesia untuk pengusaha RI yang juga buronan kasus e-KTP, Paulus Tannos. Hal ini disampaikan Menteri Hukum dan Dalam Negeri Singapura, K Shanmugam, Senin (10/3/2025).

Dalam paparannya, Paulus saat ini ditahan tanpa jaminan setelah ditangkap oleh Biro Investigasi Praktik Korupsi (CPIB) pada 17 Januari. Shanmugam menyebut kasus ekstradisinya sedang disidangkan di pengadilan Singapura.

“Semuanya tergantung pada dokumen yang kami peroleh, seberapa jelas dokumen tersebut dari Indonesia, dan argumen seperti apa yang diajukan Tannos, dan bagaimana pengadilan menyikapinya,” kata menteri tersebut dalam konferensi pers tentang masalah tersebut.

“Dari sudut pandang pemerintah Singapura, kami akan melakukan segala yang kami bisa untuk mempercepatnya.”

Shanmugam mengatakan lamanya proses pemulangan Tannos dikarenakan oleh gugatan penolakan ekstradisinya di pengadilan Singapura. Pasalnya, Paulus masuk dengan jalur yang formal, dan seberapa cepat kasus ini selesai tergantung pada argumen Tannos dan pengacaranya serta faktor-faktor seperti tanggal sidang.

“Sidang bisa berbeda-beda tergantung kasusnya. Proses hukum lengkapnya, jika dipermasalahkan di setiap langkah dan rumit, bisa memakan waktu hingga 2 tahun,” kata Shanmugam.

“Kami tidak bisa begitu saja menerbangkannya ke pesawat dan memulangkannya. Ada proses formal.”

Menanggapi pertanyaan tentang bagaimana Indonesia menanggapi proses Singapura, Shanmugam mengatakan bahwa Kamar Jaksa Agung (AGC) terus berkomunikasi dengan mitranya di Indonesia.

“Saya kira selama ini kami fokus pada pengajuan permohonan di pengadilan, dan mereka (pihak Indonesia) paham prosesnya,” tuturnya.

Pengusaha Paulus Tannos pada tahun 2019 ditetapkan oleh Indonesia sebagai tersangka dalam kasus korupsi terkait proyek kartu tanda penduduk (KTP) elektronik yang menyebabkan kerugian negara sekitar Rp 2,3 triliun. Pengusaha yang juga dikenal dengan nama Tjhin Thian Po ini telah tinggal di Singapura sejak 2017.

Singapura menerima permintaan pertama ekstradisi Tannos pada 19 Desember tahun lalu. Pengusaha itu diduga membantu perusahaannya PT Sandipala Arthaputra mengamankan tender yang curang untuk proyek pemerintah, dan menggelapkan sekitar Rp 140 miliar dari proyek tersebut antara tahun 2011 dan 2013.

Setelah penangkapannya, Tannos ditahan tanpa jaminan. Meskipun Tannos menunjukkan paspor diplomatik dari negara Afrika Barat, Guinea-Bissau, pemerintah Singapura diberitahu oleh AGC bahwa pemerintah tidak memberikan kekebalan diplomatik, karena ia tidak terakreditasi oleh Kementerian Luar Negeri.

“Singapura menanggapi permintaan dari Indonesia dengan sangat serius. Ini adalah kasus pertama di bawah perjanjian ekstradisi antara Singapura dan Indonesia,” tambah Shanmugam.

“Dia tidak memiliki kekebalan diplomatik untuk mencegah penangkapan dan ekstradisi. Itulah posisi pemerintah.”

Ekstradisi mengacu pada penyerahan individu yang dicari karena kejahatan di negara lain. Singapura juga memiliki perjanjian ekstradisi dengan tempat lain, seperti Jerman, Hong Kong, Malaysia, dan Amerika Serikat.

Bet888

PT Bursa Efek Indonesia (BEI) resmi meluncurkan fitur baru Transaksi Repurchase Agreement (Repo) pada Sistem Penyelenggara Pasar Alternatif (SPPA) pada Senin (10/3/2025).

Langkah ini bertujuan meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan likuiditas perdagangan surat utang serta pasar uang bagi bank, Bank Pembangunan Daerah (BPD), dan Perusahaan Efek.

Dengan fitur baru ini, Pengguna Jasa SPPA kini dapat melakukan transaksi Repo dengan underlying Surat Utang Negara (SUN). Kehadiran Transaksi Repo ini melengkapi fitur transaksi outright (jual putus) yang sudah tersedia di platform SPPA BEI.

Direktur Pengembangan BEI Jeffrey Hendrik menyatakan bahwa transaksi Repo dengan underlying SUN di platform yang sama dengan transaksi jual beli SUN akan menjadikan SPPA sebagai pusat likuiditas perdagangan surat utang di Indonesia. Fitur ini memudahkan bank, BPD, Perusahaan Efek, dan money broker dalam memantau pasar surat utang dan pasar uang dalam satu platform.

“SPPA juga menawarkan proses perdagangan sampai dengan post trade yang straight-through-procesing (STP), sehingga menjawab kebutuhan industri atas mekanisme transaksi di pasar uang,” ungkap Jeffrey dalam Konferensi Pers, di Bursa Efekg Indonesia (BEI), di Jakarta, Senin, (10/3/2025).

Peluncuran SPPA Repo ini menandai peran aktif BEI dalam pengembangan dan penguatan pasar keuangan nasional. Sejalan dengan strategi digitalisasi dan penguatan infrastruktur pasar keuangan oleh Bank Indonesia, SPPA Repo ditargetkan menjadi bagian utama dari ekosistem pasar keuangan Indonesia.

SPPA diharapkan akan mengembankan ekosistem perdagangan surat utang dan pasar uang di Indonesia. BEI berkomitmen memberikan layanan terbaik agar pelaku pasar mendapatkan harga optimal, mekanisme perdagangan yang sesuai best practice, serta proses post-trade yang efisien.

BEI juga berharap SPPA dapat menjadi platform bersama bagi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kementerian Keuangan, dan Bank Indonesia. SPPA diharapkan mampu menjadi media kuotasi harga oleh Primary Dealers serta mendukung pengambilan keputusan dalam kebijakan fiskal dan moneter.

Pada tahun 2024, SPPA mencatat kinerja transaksi surat utang yang cemerlang dengan total nilai transaksi Rp246,1 triliun. Market share Interdealer Domestic meningkat menjadi 16%, dengan pertumbuhan nilai transaksi sebesar 76% dan market share sebesar 77% dibandingkan tahun sebelumnya.

Saat ini, terdapat 39 Pengguna Jasa SPPA yang dapat memanfaatkan transaksi Repo Surat Utang sejak awal tahun ini. Angka ini meningkat 95% dibandingkan saat awal implementasi dan diprediksi terus bertambah melalui sosialisasi dan sinergi BEI dengan pelaku pasar.

Dengan fitur Transaksi Repo yang semakin melengkapi layanan, SPPA BEI diharapkan menjadi pilihan utama bagi pelaku pasar surat utang dan pasar uang di Indonesia. SPPA juga akan terus mengembangkan sistem yang efisien dan aman untuk mendukung keberlanjutan pasar modal serta pasar uang nasional.

Ladangtoto